NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach dari DPR, Efektif 1 September
NasDem nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR.
Jakarta — Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggotanya di DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Langkah itu diambil usai pimpinan partai menilai keduanya menyampaikan pernyataan yang “mencederai perasaan rakyat” di tengah situasi sosial yang memanas beberapa hari terakhir. Kebijakan ini tertuang dalam siaran pers DPP Partai NasDem dan mulai berlaku Senin, 1 September 2025.
Keputusan penonaktifan disahkan melalui surat resmi yang diteken langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim. Dalam rilis tersebut, DPP menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi rujukan utama perjuangan partai, sehingga sikap dan pernyataan kader—termasuk yang berada di parlemen—wajib menjaga sensitivitas publik.
Latar Keputusan dan Muatan Surat DPP
Sumber internal partai menyebut langkah ini merupakan respons cepat atas dinamika yang berkembang, khususnya berkaitan dengan persepsi publik terhadap ucapan para wakil rakyat di ruang digital maupun saat diwawancarai media. Dalam dokumen yang beredar, DPP menilai pernyataan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach telah menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat sehingga diperlukan tindakan organisasi untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan publik.
Hermawi Taslim dalam keterangan yang diwartakan lembaga berita nasional menekankan, DPP mengambil keputusan administratif untuk menonaktifkan keduanya dari Fraksi NasDem di DPR sembari mengevaluasi dampak pernyataan mereka. Ia juga menegaskan kembali komitmen partai terhadap nilai-nilai kerakyatan dan penghormatan pada suara publik.
Efektivitas dan Implikasi di Parlemen
Dengan penonaktifan ini, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach tidak akan menjalankan fungsi representasi atas nama Fraksi NasDem di DPR mulai 1 September. Mekanisme internal fraksi akan menyesuaikan penugasan alat kelengkapan dewan (AKD) serta agenda harian parlemen yang sebelumnya melibatkan kedua legislator tersebut. Detik.com mencatat, penonaktifan ini merupakan sanksi internal yang dituangkan secara administratif oleh DPP dan dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai penunjukan pengganti di posisi-peran yang sebelumnya diemban Sahroni maupun Nafa di internal fraksi. Penyesuaian formasi biasanya diatur melalui surat tugas fraksi dan dilaporkan ke pimpinan DPR sesuai tata tertib. Sumber-sumber pemberitaan lain dalam jaringan detik menyebut keputusan NasDem termasuk salah satu dari rangkaian langkah korektif lintas partai di parlemen pada hari yang sama.
Gelombang Respons Partai Politik
Pada hari yang sama, sejumlah partai lain juga mengambil langkah disipliner terhadap kader-kadernya di DPR—sebuah sinyal bahwa elite politik berusaha merespons cepat sensitivitas publik. Meski tiap partai memiliki pertimbangan dan prosedur berbeda, benang merahnya adalah upaya meredam keresahan sekaligus menegaskan standar etik komunikasi politik bagi pejabat publik. Laporan detikBali merangkum dinamika lintas partai tersebut dan menempatkan keputusan NasDem sebagai bagian dari tren koreksi internal.
Posisi NasDem: Aspirasi Publik sebagai Rujukan
Dalam berbagai pernyataan resmi yang dikutip media, pimpinan NasDem menekankan bahwa partai berdiri di atas prinsip-prinsip kerakyatan. Karena itu, setiap pernyataan kader—terutama yang memiliki posisi strategis di DPR—harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologisnya. Penonaktifan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus pendidikan politik internal agar standar komunikasi publik tetap terjaga.
DPP juga menyampaikan bahwa keputusan administratif ini tidak menutup ruang klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Evaluasi lanjutan dapat dilakukan setelah situasi lebih kondusif dan seluruh informasi faktual terkonsolidasi. Namun untuk saat ini, prioritas partai adalah meredakan ketegangan dan memastikan fungsi representasi Fraksi NasDem berjalan tanpa memicu kontroversi baru.
Respons & Langkah Berikutnya
DetikNews melaporkan, internal fraksi telah menerima pemberitahuan dari DPP. Penyesuaian teknis akan dikoordinasikan, termasuk reposisi tugas komisi, panitia kerja (panja), atau panitia khusus (pansus) jika ada. Publik menantikan apakah kedua legislator akan menyampaikan permohonan maaf atau klarifikasi lanjutan terkait pernyataan yang dipersoalkan, serta apakah partai akan mengembalikan status keduanya setelah evaluasi.
Di sisi lain, pengamat menilai langkah cepat DPP dapat menahan eskalasi dan memberi sinyal kepada konstituen bahwa partai sensitif terhadap kritik. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya prosedur proporsional: transparansi dasar pertimbangan, batas waktu evaluasi, dan ukuran pemulihan kepercayaan publik. Kendati demikian, unsur-unsur tersebut lazimnya dirumuskan dalam koridor internal partai dan dikomunikasikan seperlunya kepada publik. (Analisis umum berbasis praktik partai politik.)
Konteks Lebih Luas
Penonaktifan dua figur publik seperti Ahmad Sahroni—yang dikenal sebagai politisi dan pimpinan di sejumlah organ DPR—dan Nafa Urbach—selebritas yang merambah dunia politik—tentu menjadi sorotan. Keputusan ini datang di tengah suhu politik yang sensitif, ketika pernyataan pejabat negara di ruang publik kerap menjadi pemicu reaksi berantai. Media arus utama dan kanal resmi partai memposisikan penonaktifan sebagai tindakan korektif yang diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial pernyataan mereka.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada tiga hal: pertama, tindak lanjut internal NasDem terhadap dua kadernya; kedua, dampak penataan ulang keanggotaan fraksi terhadap kinerja DPR dalam waktu dekat; dan ketiga, apakah langkah serupa akan diambil partai-partai lain terhadap kadernya yang dinilai melukai perasaan masyarakat. Sejumlah laporan di jaringan detik menyiratkan kemungkinan dinamika lanjutan pada hari-hari berikutnya.
Kesimpulan: Dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem di DPR, DPP NasDem mengirimkan pesan disiplin dan kehati-hatian dalam komunikasi publik. Efektivitas kebijakan ini akan diukur dari kemampuan partai memulihkan kepercayaan konstituen sekaligus menjaga stabilitas kerja-kerja legislatif. Publik kini menunggu babak berikutnya—mulai dari klarifikasi personal, evaluasi internal, hingga bagaimana fraksi menata ulang representasi politiknya di Senayan.
