BEM UI Bakal Gelar Demo Lagi Pekan Ini: Tuntut Akuntabilitas & Anti-Kekerasan

September 3, 202512 Views

Jakarta, 3 September 2025 — BEM UI bakal gelar demo lagi pekan ini sebagai lanjutan sikap atas rangkaian peristiwa beberapa hari terakhir. Ketua BEM UI, Zayyid Sulthan Rahman, menegaskan aksi diarahkan tetap damai, menolak anarkisme dan penjarahan, sekaligus menuntut akuntabilitas penuh negara—dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, hingga TNI–Polri—terhadap keselamatan warga dan penegakan hukum yang transparan.

Agenda Pekan Ini: Aksi Damai & Penegasan Sikap

Menurut BEM UI, aksi pekan ini difokuskan pada penyampaian tuntutan secara tertib di titik-titik yang akan diumumkan melalui kanal resmi. Jaringan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil diimbau menjaga kedisiplinan komando lapangan, memastikan koridor aksi damai, dan menghindari provokasi. BEM UI juga menekankan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan tim medis relawan untuk mengantisipasi kebutuhan di lapangan.

Inti Tuntutan: Akuntabilitas, Investigasi, dan Reformasi

Akuntabilitas penuh pemerintah: menuntut pertanggungjawaban Presiden, Wakil Presiden, DPR, serta TNI–Polri atas keselamatan warga dan tata kelola pengamanan aksi.
Investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan kekerasan dalam penanganan protes, termasuk memastikan proses etik dan pidana berjalan berdampingan.
Reformasi kepolisian pada level SOP pengamanan, de-escalation, penggunaan kendaraan taktis, serta komunikasi komando yang jelas dan terukur.
Perlindungan kebebasan sipil: menjamin hak berekspresi dan berkumpul secara damai, serta menghentikan praktik intimidasi terhadap warga dan jurnalis.
Penolakan anarkisme dan tindakan perusakan/penjarahan yang merugikan masyarakat.

“Aksi kami damai, menolak anarkisme. Kami menuntut akuntabilitas, investigasi menyeluruh, dan perbaikan prosedur agar keselamatan warga terjamin.”

Latar Situasi: Gelombang Aksi & Respons Publik

Sejak akhir pekan lalu, gelombang aksi di sejumlah kota menyoroti keselamatan warga dan standar pengamanan. Di Jakarta, mobilisasi massa sempat memuncak dan berujung pada insiden yang memantik duka publik. Dalam konteks itu, BEM UI menyampaikan belasungkawa kepada korban dan menyerukan agar semua pihak menahan diri, sembari menekankan jalur hukum serta pembuktian forensik yang kredibel untuk mengurai kronologi peristiwa.

Sikap Anti-Kekerasan & Antianarkisme

BEM UI menyatakan secara terang menolak kekerasan dan penjarahan. Mereka menilai tindakan destruktif hanya mengaburkan pesan substantif dan merugikan warga yang justru ingin dilindungi. Di tingkat taktis, komando lapangan diminta memastikan rombongan massa terorganisasi, memperhatikan rute, titik kumpul, dan instruksi evakuasi bila situasi tidak kondusif.

Koridor Hukum & Pembuktian

Dalam mendorong investigasi, BEM UI menggarisbawahi pentingnya due process: olah TKP, audit rekaman, keterangan saksi, hingga pemeriksaan forensik. Pendekatan berbasis bukti dipandang krusial agar hasil pemeriksaan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, publik diimbau menyaring informasi dan menghindari potongan video yang tidak terverifikasi konteksnya.

Reformasi Prosedur Pengamanan Aksi

Agenda reformasi yang didorong meliputi evaluasi penggunaan kendaraan taktis di ruang sipil, ketentuan kecepatan dan manuver di area publik, serta SOP pemisahan jalur aman bagi massa dan pengguna jalan lain. Selain itu, peningkatan pelatihan de-escalation, komunikasi komando yang seragam, dan pelibatan lembaga pengawas independen dianggap penting demi mencegah kejadian fatal.

Kesiapan Logistik & Keamanan Partisipan

Panitia internal menekankan kesiapan logistik minimal—air minum, alat pelindung sederhana, serta nomor kontak darurat—termasuk nomor layanan bantuan hukum. Peserta diminta mengikuti instruksi korlap, menjaga barang pribadi, dan menghindari provokasi di titik rawan. Penanggung jawab lapangan menyiapkan prosedur buddy system agar peserta tidak terpisah dan dapat saling memantau keselamatan.

Dampak yang Diharapkan

Secara jangka pendek, aksi pekan ini ditujukan untuk menurunkan tensi melalui kanal konstitusional: aspirasi disalurkan, kebijakan ditinjau, dan prosedur pengamanan dibenahi. Jangka menengah, diharapkan lahir peta jalan perbaikan—dari evaluasi menyeluruh SOP pengamanan, penguatan akuntabilitas komando, hingga transparansi proses hukum yang menyangkut keselamatan warga.