Gaji Anggota DPR Kini Rp 65,5 Juta/Bulan Usai Pangkas Tunjangan
Jakarta, 6 September 2025 – Pemerintah melalui DPR RI resmi memangkas berbagai tunjangan anggota DPR dan menegaskan bahwa sejak akhir Agustus 2025, tunjangan perumahan sudah dihapus. Akibatnya, take-home pay (THP) anggota DPR kini menjadi sekitar Rp 65.595.730 per bulan—angka yang masih menempatkan legislatif di antara pejabat publik dengan gaji tertinggi.
Rincian Gaji & Tunjangan Setelah Pemangkasan
Berdasarkan penjelasan resmi DPR, berikut komponen utama yang membentuk gaji dan tunjangan bulanan (bruto):
- Gaji Pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan Suami/Istri: Rp 420.000
- Tunjangan Anak: Rp 168.000
- Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan Beras: Rp 289.680
- Uang Sidang: Rp 2.000.000
- Total bruto: Rp 74.210.680
- Potongan PPh 15%: Rp 8.614.950
- Take-home pay (bersih): Rp 65.595.730
Sumber resmi menyatakan angka tersebut sebagai angka resmi yang diterima anggota DPR per bulan setelah pemangkasan tunjangan :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Kutipan: Respon DPR terhadap Aspirasi Publik
“Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025) :contentReference[oaicite:1]{index=1}.
Kutipan ini menegaskan bahwa DPR berupaya meningkatkan transparansi mengenai remunerasi legislator sebagai respons nyata terhadap gelombang kritik publik yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Pro dan Kontra: Apakah Ini Cukup?
Langkah ini diapresiasi sebagian kalangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, bagi sebagian masyarakat, angka Rp 65 juta per bulan masih terasa terlalu besar, terutama di tengah dinamika ekonomi yang menekan.
Seperti dikutip Antara, penghapusan tunjangan perumahan dan pemangkasan fasilitas dianggap langkah awal yang positif dalam reformasi publik, tetapi beberapa pihak menilai reformasinya belum menyentuh hal-hal mendasar seperti besaran gaji pokok dan struktur keuangan internal DPR :contentReference[oaicite:2]{index=2}.
Perbandingan Sebelumnya
Sebelum reformasi ini, beberapa laporan menyebut total remunerasi anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan ketika tunjangan perumahan dan fasilitas lain masih berlaku. Hal ini kemudian memicu kritik luas serta seruan transparansi yang semakin kuat :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
Wajar jika publik menilai bahwa reformasi gaji ini masih belum berimbang dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat luas.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik selama ini disebabkan ketimpangan akses dan kesenjangan manfaat. Dengan memangkas tunjangan, DPR bisa menunjukkan komitmen untuk menjembatani jarak antara elite politik dan masyarakat.
Namun, agar reformasi ini tidak menjadi simbol semata, transparansi lanjutan dan komunikasi aktif dengan publik perlu terus dijaga.
Untuk analisis lebih lanjut tentang reformasi remunerasi dan aspirasi publik, kunjungi juga rubrik Perspektif & Kebijakan di tentangrakyat.id.
Kesimpulan
Meskipun take-home pay anggota DPR telah turun menjadi sekitar Rp 65,5 juta per bulan, angka ini masih menjadi sorotan tajam di tengah tuntutan perbaikan struktur gaji pejabat publik. Langkah ini adalah lompatan awal menuju transparansi dan reformasi, namun tantangan terbesar adalah memastikan langkah ini tidak berhenti sebagai simbol dan terus ditindaklanjuti dengan komitmen nyata terhadap akuntabilitas dan reformasi struktural.
