Seberapa Jauh Perbedaan Kemajuan Jawa Dibandingkan Pulau Lain?
Pendahuluan
Ketika berbicara tentang Indonesia, sulit menghindari dominasi Pulau Jawa. Dari ibu kota negara, pusat pemerintahan, hingga pusat ekonomi, Jawa hampir selalu menjadi episentrum. Tetapi pertanyaan penting muncul: seberapa jauh sebenarnya perbedaan kemajuan Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara?
Isu ini bukan sekadar soal geografi, tetapi juga menyangkut politik, sejarah, dan keadilan sosial. Perbedaan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa telah lama menjadi bahan diskusi akademis sekaligus percakapan sehari-hari. Mari kita menelusuri akar, fakta, dan tantangan dari kesenjangan ini.
Sejarah Awal: Dari Kolonial ke Republik
Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa memiliki akar sejarah panjang. Pada masa kolonial Belanda, Jawa dijadikan pusat administrasi dan perkebunan. Batavia (sekarang Jakarta) menjadi ibu kota Hindia Belanda, sekaligus simpul perdagangan internasional. Infrastruktur seperti jalur kereta api pertama di Indonesia dibangun di Jawa pada 1867, sementara banyak wilayah di Sumatra, Kalimantan, dan Papua bahkan belum disentuh jalur transportasi modern.
Setelah kemerdekaan, pola ini berlanjut. Pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta melanjutkan fokus pembangunan di Jawa, baik karena kepadatan penduduknya maupun alasan politik. Program transmigrasi yang digagas Orde Baru memang bertujuan mengurangi kepadatan Jawa sekaligus menyebarkan pembangunan, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya menghapus kesenjangan.
Data Ekonomi: Jawa Masih Mendominasi
Secara ekonomi, dominasi Jawa hampir absolut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 57% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berasal dari Jawa. Kawasan metropolitan Jabodetabek menjadi motor utama, diikuti Surabaya, Bandung, dan Semarang.
Sebaliknya, kontribusi pulau lain relatif kecil. Sumatra menyumbang sekitar 22% PDB, Kalimantan 8%, Sulawesi 7%, Maluku dan Papua bahkan di bawah 3%. Padahal, sebagian besar sumber daya alam Indonesia justru berasal dari luar Jawa — minyak dan gas dari Kalimantan, nikel dari Sulawesi, emas dan tembaga dari Papua.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun kekayaan alam tersebar luas, pusat industri, jasa, dan keuangan tetap terpusat di Jawa.
Infrastruktur: Jalan Panjang Pemerataan
Pembangunan infrastruktur juga memperlihatkan jurang perbedaan. Jalan tol Trans-Jawa yang membentang ribuan kilometer mempercepat konektivitas antarkota di Jawa. Bandara internasional bertaraf dunia berdiri di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.
Bandingkan dengan Papua, di mana banyak wilayah pedalaman masih mengandalkan pesawat kecil atau bahkan berjalan kaki berjam-jam untuk mengakses layanan dasar. Kalimantan, meskipun kaya sumber daya, baru belakangan mendapat perhatian serius lewat pembangunan ibu kota baru, Nusantara. Sulawesi dan Maluku masih menghadapi tantangan konektivitas laut dan darat yang terbatas.
Pendidikan dan Kesehatan
Indeks pembangunan manusia (IPM) juga memperlihatkan kesenjangan. Provinsi-provinsi di Jawa seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan daya beli yang relatif tinggi.
Sementara itu, Papua dan Papua Barat masih menempati posisi terendah dalam IPM nasional. Akses sekolah berkualitas dan layanan kesehatan modern masih menjadi tantangan besar. Banyak anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, sementara tenaga medis masih terbatas di wilayah terpencil.
Politik dan Kekuasaan
Sentralisasi kekuasaan di Jakarta semakin mempertegas dominasi Jawa. Selama Orde Baru, hampir semua kebijakan besar lahir dari pusat tanpa banyak melibatkan daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan pasca-Reformasi memang memberi ruang lebih luas bagi daerah, tetapi pada praktiknya, banyak keputusan penting tetap terkonsentrasi di ibu kota.
Tak heran muncul keluhan dari luar Jawa yang merasa pembangunan tidak seimbang. Kalimantan selama ini dikenal sebagai “dapur energi” Indonesia, tetapi infrastruktur dasarnya jauh tertinggal. Papua menghasilkan emas dan tembaga kelas dunia, tetapi masyarakatnya masih bergulat dengan kemiskinan.
Upaya Mengurangi Kesenjangan
Pemerintah beberapa tahun terakhir berusaha mengurangi kesenjangan lewat proyek-proyek besar di luar Jawa. Jalan Trans-Sumatra mulai dioperasikan, Trans-Papua dibangun, dan proyek rel kereta api di Sulawesi digarap. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Jawa.
Namun, semua ini membutuhkan waktu panjang. Tantangan geografis kepulauan Indonesia yang luas membuat pemerataan pembangunan tidak bisa instan. Biaya logistik yang tinggi di luar Jawa juga menjadi hambatan tersendiri.
Suara dari Daerah
Bagi warga di luar Jawa, ketimpangan ini terasa nyata. Banyak yang merasa bahwa pembangunan hanya menyentuh kota-kota besar di Jawa, sementara daerah mereka seperti “anak tiri”.
“Kalau di Jawa, dari kota ke desa bisa cepat dengan jalan tol. Di sini, dari kampung ke rumah sakit bisa butuh seharian lewat jalan tanah,” keluh seorang warga Papua dalam wawancara media lokal.
Suara-suara seperti ini memperlihatkan bahwa pembangunan bukan hanya angka PDB atau statistik, melainkan pengalaman sehari-hari yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Penutup: Menuju Indonesia yang Lebih Seimbang
Seberapa jauh perbedaan kemajuan Jawa dibandingkan pulau lain? Jawabannya: masih sangat jauh. Dominasi Jawa dalam ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan politik masih sulit ditandingi. Namun, itu bukan berarti mustahil untuk mengubah arah.
Pemindahan ibu kota, proyek infrastruktur lintas pulau, serta otonomi daerah bisa menjadi pintu menuju pemerataan. Tetapi langkah paling penting adalah keberanian untuk mengakui kesenjangan ini, bukan menutupinya dengan retorika persatuan.
Indonesia baru bisa benar-benar adil jika setiap warganya, baik di Jawa maupun di pulau terpencil di ujung Nusantara, merasakan manfaat yang sama dari kemerdekaan. Jalan ke sana masih panjang, tetapi diskusi tentang kesenjangan ini adalah langkah awal yang tidak boleh dihindari.