2 Anggota DPRD Takalar Tersangka Penipuan Sapi dan Solar: Kerugian Ratusan Juta dan Kepercayaan Rakyat yang Terluka

Makassar, 28 Oktober 2025 — Bayangkan jadi peternak kecil di Takalar, Sulawesi Selatan, yang mimpi besar jual sapi hasil susah payah, tapi uangnya raib digelapkan oleh orang yang seharusnya wakili rakyat di DPRD. Itulah kenyataan pahit yang dialami korban Israwati dan Sri Reski Ulandari, dua anggota dewan yang kini jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Dengan kerugian mencapai Rp 410 juta—Rp 150 juta dari 26 ekor sapi dan Rp 260 juta dari bisnis solar subsidi—kasus ini bukan cuma urusan hukum, tapi pukulan telak buat kepercayaan warga ke wakil rakyat. Ditahan di Polsek Mappakasunggu, keduanya tunggu sidang, tapi bagi korban seperti pengusaha yang kehilangan modal, ini soal bertahan hidup. Di tengah isu korupsi daerah yang makin marak, kisah ini ingatkan: jabatan dewan bukan hak istimewa, tapi amanah buat rakyat kecil yang nunggu keadilan.

Kasus ini meledak seperti bom waktu. Israwati, anggota Fraksi Gerindra DPRD Takalar, diduga gelapkan hasil penjualan 26 ekor sapi milik seorang pengusaha. Harga per ekor Rp 12,5 juta, total Rp 150 juta hilang begitu saja. Sementara Sri Reski Ulandari, dari Fraksi PKB, dituduh ambil modal Rp 260 juta untuk usaha solar subsidi milik Hakim Akbar. Modusnya mirip: janji kerjasama, ambil barang/uang, lalu raib. Laporan masuk ke Polres Samarinda sejak Juli-Agustus 2025, tapi penahanan dilakukan Polres Takalar untuk bantu penyidikan. “Perbuatannya sama, penipuan dan penggelapan,” kata Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Hatta, Senin (28/10). Keduanya dijerat Pasal 378 dan 372 KUHP, ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Buat korban, ini bukan angka—ini mimpi hancur. Pengusaha sapi, yang nggak disebut namanya, cerita ke polisi: “Saya percaya dewan, kasih sapi untuk dijual, hasilnya untuk modal usaha. Tapi uangnya nggak balik.” Hakim Akbar, korban solar, tambah pilu: “Modal Rp 260 juta hilang, usaha berhenti, keluarga susah makan.” Di Takalar, yang 60% penduduknya peternak dan nelayan (BPS 2024), kasus ini bikin warga kehilangan harapan. “DPRD seharusnya bantu rakyat, kok malah tipu,” kata Bapak Haji Ali (55), peternak di Mappakasunggu. Ini mirip kasus debt collector di Cengkareng (BeritaSekarang.id, 24/10/2025), di mana orang kaya tipu rakyat kecil—tapi kali ini pelakunya wakil rakyat.

Polisi gerak cepat. Hatta bilang, “Kami bantu Samarinda karena pelaku di wilayah kami. Ditahan untuk periksa lebih lanjut.” Takalar, kabupaten agraris dengan APBD Rp 1,5 triliun (2025), sering hadapi isu korupsi: KPK tangkap 3 pejabat daerah 2024 soal proyek fiktif. Kasus ini tambah noda: DPRD, yang seharusnya kawal anggaran untuk rakyat, malah libatkan anggotanya dalam penipuan. KPK (2025) catat 20% kasus korupsi daerah libatkan anggota dewan, rugikan Rp 5 triliun nasional. Bagi warga seperti Ibu Fatimah (42), ibu rumah tangga di Takalar, ini kecewa: “Uang sapi itu untuk sekolah anak. Siapa yang bantu sekarang?”

Solusi ke depan butuh aksi tegas. KPK bisa selidiki pola serupa di Takalar, sementara DPRD lokal audit internal. Buat korban, bantuan hukum dari LBH Makassar gratis, dan OJK (untuk solar) bisa mediasi. Rakyat seperti Bapak Ali harap: “Hukum adil, supaya dewan tak ulang kesalahan.” Di Takalar yang panas, kasus ini panggilan: amanah dewan untuk rakyat, bukan untuk kantong sendiri.

📌 Sumber: CNN Indonesia, Polres Takalar, BPS Sulsel, KPK, diolah oleh tim tentangrakyat.id.