Pemda dan Polisi Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026, Waspada Razia dan Sanksi
Jakarta — Pemerintah daerah (Pemda) bersama aparat kepolisian mengambil langkah tegas terkait perayaan malam Tahun Baru 2026 dengan menegaskan bahwa tidak akan mengeluarkan izin untuk pesta kembang api besar. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia dan akan disertai razia dan penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Langkah ini merupakan respons terhadap situasi nasional yang tengah dirundung duka akibat serangkaian bencana alam dalam beberapa pekan terakhir, termasuk banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun kepolisian menjelaskan bahwa semangat perayaan harus lebih sederhana dan bernilai sosial, bukan meriah seperti pesta kembang api di tahun-tahun sebelumnya.
Kapolri: Izin Pesta Kembang Api Tidak Diberikan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menegaskan bahwa Mabes Polri tidak akan memberikan izin untuk pesta kembang api yang biasanya digelar saat malam pergantian tahun. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media menjelang libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) sebagai bentuk kebijakan nasional dalam menyambut Tahun Baru 2026.
“Dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Kapolri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Selain itu, Jenderal Listyo juga menyerahkan teknis pelaksanaan razia dan pemberian sanksi terkait larangan ini kepada kepolisian daerah (Polda) masing-masing wilayah. Aparat akan mengawasi dan menindak pihak yang tetap nekat menyelenggarakan pesta kembang api tanpa izin.
Pemda Ikut Tegaskan Larangan dan Razia
Sejumlah pemerintah daerah juga telah mengeluarkan edaran ataupun kebijakan serupa. Di DKI Jakarta, larangan pesta kembang api tidak hanya menjadi imbauan, tetapi ditindak lanjuti dengan surat edaran yang melarang kegiatan kembang api dalam seluruh acara malam Tahun Baru 2026 di wilayah Ibu Kota.
Polda Metro Jaya pun secara khusus mengimbau agar pengelola hotel, pusat perbelanjaan, atau pihak swasta yang awalnya merencanakan acara pergantian malam tahun baru dengan kembang api tidak melanjutkan rencana tersebut. Imbauan ini disampaikan karena kebijakan larangan ditetapkan berdasarkan surat edaran serta aspirasi nasional untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.
Selain itu, aparat Kepolisian juga menyiagakan puluhan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di sejumlah titik strategis, termasuk bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api, untuk memastikan perayaan tahun baru berjalan aman dan kondusif tanpa pesta kembang api besar.
Alasan: Empati dan Solidaritas Nasional
Larangan pesta kembang api tidak semata soal keselamatan, tetapi juga menyiratkan pesan moral dan empati nasional terhadap saudara-saudara yang terkena musibah. Pemerintah dan aparat menilai bahwa suasana perayaan yang terlalu riuh justru bisa dinilai kurang sensitif di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami duka akibat bencana alam di beberapa provinsi.
Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, termasuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan tidak adanya pesta kembang api besar, pemerintah berharap masyarakat lebih menekankan pada kegiatan yang bermakna, seperti doa bersama, refleksi, dan gotong royong sosial.
Razia dan Penegakan Hukum di Lapangan
Larangan izin pesta kembang api juga diikuti dengan pengawasan ketat di lapangan. Kepolisian daerah akan melakukan razia dan patroli rutin guna memastikan bahwa kegiatan pergantian tahun tidak dilaksanakan dengan cara yang dilarang. Bagi pihak yang tetap nekat menyelenggarakan kembang api, aparat akan memberikan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin, denda, hingga tindakan hukum terhadap penyelenggara yang merugikan ketertiban umum. Razia juga akan melibatkan unsur TNI, Satpol PP, dan instansi terkait demi menjamin pelaksanaan kebijakan secara konsisten di berbagai wilayah.
Reaksi Masyarakat dan Penyelenggara Acara
Kebijakan larangan pesta kembang api ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian besar dukungan datang dari kelompok yang menyambut langkah pemerintah sebagai bentuk kesadaran sosial dan empati kepada korban bencana. Mereka menilai bahwa tradisi pesta kembang api yang glamor perlu direfleksikan ulang di era sekarang, terutama ketika banyak warga yang sedang berduka.
Namun tidak sedikit pula masyarakat yang merasa perayaan malam tahun baru bisa tetap berlangsung secara aman dan terkendali, termasuk dengan penggunaan kembang api berbasis komunitas kecil atau keluarga. Mereka berharap pelarangan ini diimbangi dengan alternatif perayaan yang tetap menarik tanpa menimbulkan risiko kerumunan atau kegaduhan besar.
Pihak hotel dan pusat perbelanjaan juga menilai bahwa larangan ini memberikan tantangan tersendiri dalam mengatur acara pergantian tahun mereka, terutama yang sebelumnya sudah mempersiapkan konsep hiburan besar. Namun sebagian besar pihak swasta menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah demi menjaga rasa aman dan kondusif.
Alternatif Perayaan Tahun Baru tanpa Kembang Api
Dengan larangan pesta kembang api yang haq berlaku di banyak daerah, muncul berbagai ide perayaan alternatif yang lebih sederhana namun tetap bermakna:
- Doa Bersama Lintas Agama — mengajak masyarakat dari berbagai kepercayaan untuk berdoa bersama demi keselamatan bangsa dan dukungan bagi korban bencana.
- Pertunjukan Seni dan Budaya — hiburan lokal berupa tarian, musik, atau pertunjukan budaya yang mencerminkan identitas daerah tanpa memicu suara keras dan kerumunan besar.
- Countdown dengan Atraksi Drone — beberapa daerah, termasuk Jakarta, mengusulkan penggunaan teknologi drone sebagai efisiensi atraksi visual menggantikan kembang api.
- Penggalangan Donasi Sosial — kegiatan yang mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana melalui penggalangan dana atau bantuan langsung.
Alternatif tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana Tahun Baru yang ramah keluarga, aman, sekaligus bernilai sosial tinggi.
Kesimpulan: Tahun Baru Tanpa Pesta Kembang Api
Menjelang malam Tahun Baru 2026, keputusan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melarang pesta kembang api serta melakukan razia menunjukkan perubahan signifikan dalam upaya menjaga suasana perayaan yang lebih sederhana dan bermakna. Kebijakan ini bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan juga bagian dari refleksi sosial dan sikap empati terhadap kondisi nasional yang sedang dilanda musibah.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, perayaan Tahun Baru 2026 diharapkan berjalan aman, damai, dan penuh makna, tanpa harus mengorbankan keselamatan publik dan toleransi sosial di tengah tantangan yang dihadapi bangsa.
