Bansos Tambahan Rp300 Ribu Cair Oktober 2025: Harapan Baru 35 Juta Keluarga

Jakarta, TentangRakyat.id – Di tengah tantangan ekonomi yang masih terasa, kabar gembira datang dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mulai 18 Oktober 2025, tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300 ribu per bulan resmi mengalir ke 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini menjadi angin segar bagi jutaan rumah tangga, terutama yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar. “Kami mulai distribusi bansos reguler dan tambahan untuk triwulan IV sejak kemarin. Targetnya, dalam dua minggu ke depan, semua penerima sudah mendapat bantuan,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (18/10). Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaring pengaman sosial di 2025, sekaligus mendorong stimulus ekonomi nasional.

Bantuan tunai ini bukan sekadar angka di rekening. Bagi keluarga seperti milik Siti, seorang ibu rumah tangga di Depok yang mengandalkan pendapatan suami sebagai buruh harian, Rp300 ribu tambahan per bulan berarti bisa membeli beras, membayar listrik, atau menyisihkan sedikit untuk pendidikan anak. “Dulu, kalau ada kebutuhan mendadak, kami pinjam ke tetangga. Sekarang, harapannya bisa lebih lega,” ungkapnya dengan nada penuh harap.

Skala dan Cakupan Bansos Tambahan

Program BLTS tambahan ini menargetkan 35,04 juta KPM, yang jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga, menyentuh sekitar 140 juta jiwa. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp31,54 triliun, menjadikan keseluruhan program perlindungan sosial Kemensos di 2025 bernilai Rp110,72 triliun. Angka ini mencakup bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20,88 juta KPM dan bantuan sembako, ditambah tambahan BLTS yang berlangsung selama tiga bulan: Oktober, November, dan Desember.

Rincian penerima bansos tahun ini terbagi dalam lima kategori. Pertama, penerima PKH murni sebanyak 398.714 KPM dengan total Rp1,12 triliun. Kedua, penerima sembako murni mencakup 8,68 juta KPM dengan anggaran Rp20,82 triliun. Ketiga, penerima gabungan PKH dan sembako mencapai 9,6 juta KPM dengan nilai Rp49,93 triliun. Keempat, bantuan penebalan Juni-Juli 2025 menyasar 18,28 juta KPM sebesar Rp7,31 triliun. Terakhir, BLTS tambahan Oktober-Desember untuk 35,05 juta KPM dengan total Rp31,54 triliun.

Yang menarik, bansos tambahan ini menjangkau lebih banyak keluarga dibandingkan program reguler. Dari 35,04 juta KPM, sebanyak 20,88 juta adalah penerima bansos reguler yang mendapat tambahan, sedangkan 14,15 juta lainnya merupakan penerima baru. “Kami menyasar keluarga miskin di desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Gus Ipul. Pemilihan penerima ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Data dan Ketepatan Sasaran

Keberhasilan program ini bergantung pada ketelitian data. Kemensos menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk triwulan pertama, lalu beralih ke DTSEN untuk triwulan II hingga IV. Data ini diperbarui setiap tiga bulan untuk memastikan penerima benar-benar sesuai kriteria. Proses pemadanan data melibatkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemenko Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan.

Menurut BPS, sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024, dengan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Dengan menambah penerima baru dari desil 1-4 DTSEN, Kemensos berupaya menjangkau keluarga yang sebelumnya terlewat dari bansos reguler, seperti pekerja informal atau keluarga petani kecil yang terdampak musim paceklik.

Namun, tantangan tetap ada. “Pemutakhiran data itu kunci, tapi kadang masih ada keluarga yang seharusnya dapat bantuan tapi belum terdaftar,” ujar Siti Rohani, aktivis sosial dari Yayasan Peduli Rakyat. Ia menyarankan Kemensos memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminimalkan kesalahan data, seperti duplikasi atau penerima fiktif.

Dampak Nyata di Lapangan

Bagi keluarga penerima, Rp300 ribu per bulan mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Di desa-desa di Jawa Tengah, misalnya, bantuan ini bisa digunakan untuk membeli benih tanaman atau alat sekolah anak. Di kota besar seperti Jakarta, bantuan ini membantu keluarga kelas bawah menutupi biaya transportasi atau kebutuhan pokok. “Ini bukan sekadar uang, tapi harapan untuk hidup lebih layak,” kata Dedi, seorang pedagang kaki lima di Surabaya.

Program ini juga jadi bagian dari strategi ekonomi nasional. Dengan memasukkan Rp31,54 triliun ke kantong masyarakat, pemerintah berharap roda ekonomi lokal berputar lebih kencang. “Duit bansos ini biasanya langsung dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Warung-warung kecil, pasar tradisional, pasti ikut kecipratan,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Teguh Santoso.

Namun, ada catatan penting. Beberapa penerima di daerah terpencil melaporkan kendala akses, seperti jarak jauh ke bank atau agen penyalur. Kemensos berjanji memperluas kanal penyaluran, termasuk melalui kantor pos dan dompet digital, agar bantuan sampai tepat waktu.

Langkah ke Depan

Program BLTS tambahan ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Gus Ipul menegaskan, Kemensos akan terus memantau efektivitas penyaluran dan memperbaiki sistem data. “Kami ingin setiap rupiah yang disalurkan benar-benar mengubah hidup masyarakat,” katanya.

Bagi keluarga seperti milik Siti, bantuan ini adalah secercah harapan. “Mungkin kecil, tapi cukup untuk bikin kami bernapas lega,” ujarnya. Dengan penyaluran yang dimulai Oktober ini, jutaan keluarga kini menanti dampak nyata dari kebijakan ini—satu langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik.

(Artikel disusun berdasarkan pernyataan resmi Kemensos dan data pendukung. Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui situs resmi Kemensos.)

Related Keywords: bansos tambahan 2025, bantuan tunai Rp300 ribu, Kemensos bansos, BLTS 2025, program perlindungan sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial