Tepatkah Ide Purbaya Hapus Utang Rp1 Juta untuk Buka Akses KPR Rakyat?

Kepemilikan rumah masih menjadi mimpi yang jauh bagi banyak masyarakat, terutama generasi muda dan pekerja informal. Salah satu hambatan besar bukan hanya uang muka yang tinggi, tetapi juga masalah teknis yang sering kali tidak disadari: riwayat utang kecil yang macet di lembaga keuangan.

Wakil Menteri BUMN, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini melontarkan sebuah ide yang cukup radikal dan berpihak pada rakyat: menghapus data kredit macet untuk utang di bawah Rp1 juta dari sistem Bank Indonesia (BI Checking) agar masyarakat bisa lolos persyaratan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ide ini bertujuan mulia, yaitu membuka akses perumahan bagi jutaan warga negara. Namun, seperti semua kebijakan besar, ia membawa manfaat signifikan sekaligus tantangan serius.

Mengapa Utang Kecil Menjadi Masalah Besar?

Di Indonesia, pengajuan pinjaman besar seperti KPR sangat bergantung pada Skor Kredit atau riwayat kredit seseorang yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK (dulunya BI Checking).

Masalahnya, banyak warga yang terjerat utang kecil, seringkali dari layanan paylater atau pinjaman online (pinjol) legal. Meskipun jumlahnya hanya ratusan ribu atau di bawah satu juta rupiah, jika pembayaran utang tersebut macet atau terlambat (galbay), catatan buruk akan muncul di SLIK.

Catatan macet ini, meskipun nominalnya kecil, secara otomatis menempatkan pemohon KPR pada kategori berisiko tinggi (high risk). Bank penyalur KPR, yang cenderung konservatif, akan langsung menolak aplikasi KPR tersebut. Akibatnya, seseorang yang sebenarnya mampu mencicil rumah dalam jangka panjang, gagal hanya karena pernah bermasalah dengan utang pinjol yang sepele.

Ide Purbaya muncul sebagai solusi pragmatis: hilangkan penghalang administratif yang tidak relevan ini untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kepemilikan rumah.

Dampak Positif: Keadilan dan Akses Perumahan

Jika kebijakan penghapusan utang macet di bawah Rp1 juta ini disahkan, dampak positifnya bisa sangat terasa oleh rakyat:

1. Membuka Pintu KPR: Jutaan orang yang selama ini terblokir dari KPR karena ‘dosa’ finansial kecil akan mendapatkan kesempatan kedua. Ini secara signifikan dapat meningkatkan angka kepemilikan rumah dan mengurangi jumlah backlog (kekurangan pasokan) perumahan.
2. Fokus pada Kapasitas Riil: Bank dipaksa untuk lebih fokus menilai kapasitas bayar riil calon debitur KPR saat ini (pendapatan, aset), daripada terlalu terpaku pada kesalahan kecil di masa lalu yang tidak merefleksikan kemampuan mereka mencicil rumah.
3. Dukungan Psikologis: Kebijakan ini memberikan dukungan moral kepada masyarakat bahwa sistem keuangan negara tidak selamanya menghukum mereka karena kesalahan kecil yang mungkin terjadi di masa sulit.

Tantangan yang Harus Diwaspadai: Risiko Moral

Meskipun ide ini berpihak pada rakyat, ada kritik keras yang menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat memicu Risiko Moral (Moral Hazard) dalam sistem keuangan.

• Pelemahan Disiplin: Penghapusan catatan utang macet dapat mengirim sinyal yang salah kepada masyarakat: bahwa gagal bayar utang kecil tidak akan membawa konsekuensi. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan disiplin pembayaran dan mendorong orang untuk sengaja galbay pada pinjaman kecil karena tahu riwayatnya akan dihapus.
• Beban bagi Kreditur: Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kecil, termasuk pinjol, mungkin mengalami kerugian dan menjadi enggan memberikan kredit kecil lagi, yang ironisnya dapat menutup akses kredit bagi masyarakat yang paling membutuhkan uang tunai cepat.
• Selektivitas Kebijakan: Kebijakan ini harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan. Batasan Rp1 juta harus sangat jelas, dan perlu dipastikan bahwa ini adalah mekanisme satu kali atau hanya untuk tujuan KPR, bukan untuk pinjaman konsumtif lainnya.

Secara keseluruhan, ide Purbaya adalah langkah berani yang menempatkan kesejahteraan sosial (kepemilikan rumah) di atas kekakuan administrasi keuangan. Agar berhasil, kebijakan ini harus diiringi dengan edukasi literasi keuangan yang masif, memastikan masyarakat menggunakan kesempatan kedua ini dengan bijak, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk meminimalkan risiko moral. Keseimbangan antara keadilan sosial dan integritas sistem keuangan adalah kunci.