Keselamatan Rakyat Utama: Purbaya Sebut Aceh Hingga Sumbar Punya Anggaran Cukup untuk Bencana
Jakarta, tentangrakyat.id – Penanganan bencana alam di Indonesia seringkali terbentur pada alasan klasik: keterbatasan dana. Namun, pernyataan tegas datang dari Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan bahwa untuk wilayah rawan seperti Aceh hingga Sumatera Barat, anggaran seharusnya tidak lagi menjadi penghalang dalam menyelamatkan nyawa warga.
Menurut Purbaya, daerah-daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal dan dukungan anggaran yang memadai untuk melakukan langkah-langkah mitigasi maupun penanganan darurat. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah agar lebih taktis dan berani dalam mengalokasikan dana demi kepentingan keselamatan publik, terutama di wilayah yang secara geografis berada di jalur rawan gempa dan tsunami.
Baginya, kunci utama bukan terletak pada “ada atau tidaknya uang”, melainkan pada kemauan politik dan manajerial pemerintah daerah untuk menempatkan isu kebencanaan sebagai skala prioritas tertinggi dalam APBD mereka.
Anggaran Ada, Manajemen yang Perlu Ditingkatkan
Purbaya menyoroti bahwa dukungan dari pusat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat sebenarnya cukup untuk membangun infrastruktur tanggap bencana yang mumpuni. Hal yang sering menjadi kendala justru adalah birokrasi penyerapan dana yang lambat atau alokasi yang tidak tepat sasaran.
“Uang bukan masalah bagi Aceh hingga Sumatera Barat untuk menangani bencana. Dana tersedia, tinggal bagaimana pemerintah daerah menggunakannya dengan cepat dan tepat saat situasi darurat terjadi,” jelasnya.
Pernyataan ini mendorong agar setiap kepala daerah tidak ragu dalam mencairkan dana tak terduga (DTT) ketika tanda-tanda bencana muncul. Menunda tindakan karena alasan administratif hanya akan memperbesar risiko jatuhnya korban jiwa yang seharusnya bisa diminimalisir.
Mitigasi: Investasi yang Lebih Murah daripada Pemulihan
Secara logis, anggaran yang dikeluarkan untuk mitigasi (seperti pembangunan shelter, alat deteksi dini, dan edukasi warga) jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pasca-bencana. Purbaya ingin mengubah pola pikir daerah agar tidak hanya sibuk mencari dana saat bencana sudah terjadi, tetapi sudah menyiapkan “benteng” anggaran sebelum musibah tiba.
Di wilayah Sumatera Barat, misalnya, penguatan bangunan tahan gempa dan jalur evakuasi memerlukan konsistensi anggaran setiap tahun. Dengan ketersediaan dana yang disebut Purbaya “bukan masalah”, rakyat kini menuntut aksi nyata di lapangan agar janji perlindungan negara benar-benar terasa hingga ke tingkat desa.
Harapan Warga Akan Transparansi Dana Bencana
Bagi masyarakat di Aceh dan Sumbar, ketersediaan anggaran adalah kabar baik, namun transparansi tetap menjadi catatan utama. Warga berharap dana yang disebut memadai tersebut benar-benar tersalurkan untuk alat-alat keselamatan yang berfungsi baik, bukan sekadar habis untuk rapat-rapat koordinasi di hotel.
Dengan adanya penegasan dari tokoh seperti Purbaya, diharapkan pemerintah daerah di sepanjang pesisir barat Sumatera semakin termotivasi untuk mempertajam fokus mereka pada perlindungan warga. Jika anggaran memang tersedia, maka tidak ada lagi alasan bagi rakyat untuk merasa tidak aman di tanah kelahiran mereka sendiri.
Kesiapan anggaran adalah satu hal, namun kecepatan dalam bertindak adalah penyelamat yang sesungguhnya. Mari kita kawal agar anggaran yang besar ini berubah menjadi rasa aman yang nyata bagi seluruh rakyat di daerah rawan bencana.
Related Keywords: dana darurat bencana daerah, kesiapsiagaan bencana Aceh, mitigasi bencana Sumatera Barat, Purbaya Yudhi Sadewa LPS, manajemen anggaran daerah.