Tomy Winata dan Setya Novanto Dikaitkan Investasi Wisata Premium di Komodo, Menuai Polemik
Jakarta — Rencana pembangunan wisata premium di kawasan Taman Nasional Komodo kembali menjadi sorotan publik. Nama pengusaha Tomy Winata dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto disebut terlibat dalam pengembangan proyek wisata di Pulau Padar melalui PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).
Proyek yang ditujukan untuk menghadirkan fasilitas kelas internasional itu meliputi pembangunan vila, restoran, serta sarana rekreasi lain di area konservasi. Namun, rencana tersebut menuai kritik dari kalangan pegiat lingkungan, akademisi, hingga masyarakat lokal yang khawatir akan dampak ekologis dan sosial.
Kekhawatiran Lingkungan
Sejumlah organisasi lingkungan menilai pengembangan wisata premium berpotensi mengancam kelestarian komodo, satwa endemik yang dilindungi. Aktivitas pembangunan dikhawatirkan mengganggu ekosistem, baik di daratan maupun wilayah pesisir.
UNESCO sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia agar menjaga Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value/OUV) Taman Nasional Komodo, yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991. Peringatan itu menekankan pentingnya menyeimbangkan antara konservasi dan aktivitas wisata.
Respon Pemerintah dan Investor
Pihak PT KWE menyatakan bahwa seluruh rencana pembangunan telah melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan menegaskan komitmen untuk mengutamakan konservasi serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Komodo juga menyampaikan bahwa izin usaha pariwisata di kawasan konservasi dimungkinkan sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meski demikian, pegiat lingkungan menilai transparansi proses perizinan masih lemah. Mereka mendesak agar pemerintah membuka dokumen resmi dan memberikan ruang dialog dengan masyarakat terdampak.
Dampak Sosial-Ekonomi
Selain isu ekologi, masyarakat adat di Labuan Bajo menyampaikan kekhawatiran akan akses terhadap tanah ulayat dan sumber penghidupan. Aktivitas pembangunan skala besar dinilai berpotensi meminggirkan nelayan serta pelaku wisata lokal yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi.
Sejumlah akademisi menekankan pentingnya model pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka mengingatkan bahwa konsep wisata premium tidak boleh mengorbankan hak masyarakat lokal serta keberlanjutan ekosistem.
Polemik Belum Reda
Proyek wisata premium Komodo hingga kini masih dalam tahap persiapan. Perdebatan mengenai keseimbangan antara investasi, konservasi, dan kepentingan sosial terus berlangsung. Pemerintah pusat diminta bersikap tegas untuk memastikan setiap langkah pembangunan sesuai regulasi nasional maupun standar internasional.
