Transparansi Dipertanyakan: Asal-Usul Dana MBG Terungkap?

JAKARTA – Polemik soal sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin panas. Publik mempertanyakan: jika bukan dari anggaran pendidikan, lalu dari mana sebenarnya uang ratusan triliun itu berasal?

Pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak ikut menyulut perdebatan di jagat maya. Isu yang beredar menyebut program MBG menggunakan anggaran pendidikan hingga Rp 335 triliun. Namun tudingan itu langsung dibantah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan kabar tersebut tidak benar. Dalam pernyataan tertulis di media sosial pada Januari lalu, ia mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi untuk mengklarifikasi isu yang berkembang.

Hasilnya? Pemerintah membantah keras bahwa dana MBG diambil dari pos pendidikan.

Menurut Nanik, dalam pertemuan tersebut Purbaya menegaskan bahwa anggaran MBG bersumber dari pemangkasan atau efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga. Artinya, bukan dari dana pendidikan, melainkan dari realokasi anggaran yang dinilai bisa dihemat.

Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan tanda tanya publik. Efisiensi di kementerian mana? Pos belanja apa yang dipangkas? Dan seberapa besar dampaknya terhadap program lain?

Di tengah besarnya nilai anggaran dan sensitivitas isu pendidikan, transparansi menjadi kunci. Pemerintah kini dituntut membuka secara rinci peta realokasi anggaran agar polemik tidak terus bergulir dan kepercayaan publik tetap terjaga.

“Pak Purbaya menjawab, ‘Tidak benar, tidak hanya dari anggaran pendidikan dana itu diambil dari mana-mana. Semua kementerian kita potong. Saya di sini(Kemenkeu) juga kena potong,” kata Nanik mengutip Purbaya.

Nanik menegaskan, MBG juga menggunaakn dana dari hasil rampasan terpidana korupsi selain relokasi dana dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut. “Ada dana ‘pampasan’ dari para koruptor juga disertakan juga untuk ikut membiaya program MBG. Pokoknya dari mana-manda deh,” kata Nanik mengutip yang disampaikan Purbaya.

“Pak Purbaya menjawab, ‘Tidak benar. tidak hanya dari anggaran pendidikan dana itu diambil dari mana-mana. Semua kementerian kita potong. Saya disini (Kemenkeu) juga kena potong,” kata Nanik mengutip Purbaya.

Tak hanya mengandalkan realokasi anggaran, sumber dana MBG kembali memantik perdebatan setelah muncul pernyataan terbaru.

Menurut Nanik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat suntikan dari dana rampasan terpidana korupsi. “Ada dana ‘rampasan’ dari para koruptor juga disertakan untuk ikut membiayai program MBG. Pokoknya dari mana-mana,” ujar Nanik, mengutip penjelasan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan itu langsung menambah dimensi baru dalam polemik pendanaan MBG. Jika benar bersumber dari aset sitaan kasus korupsi, publik tentu menanti kejelasan: berapa besar nilainya, dari kasus apa saja, dan bagaimana mekanisme hukumnya hingga dana tersebut bisa dialokasikan?

Di sisi lain, Purbaya juga mengonfirmasi tengah memantau gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait alokasi dana MBG. Saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (18/2/2026), ia menyatakan proses hukum tersebut masih berjalan dan tidak semua permohonan uji materiil otomatis dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, Purbaya menilai uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 itu relatif lemah. Artinya, peluang gugatan tersebut untuk dikabulkan dinilai kecil.

Meski demikian, kontroversi belum sepenuhnya reda. Sumber dana “dari mana-mana” — mulai dari efisiensi kementerian hingga dana rampasan koruptor — justru membuat publik semakin menuntut transparansi yang lebih rinci. Di tengah besarnya anggaran dan sensitifnya isu ini, pemerintah ditantang untuk membuka data secara gamblang agar polemik tak berubah menjadi krisis kepercayaan.

“Kita lihat hasilnya seperti apa. Gugatan bisa kalah, bisa menang, kan. Saya rasa (uji materil) lemah. Kalau lemah, ya pasti kalah. Tapi, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ujar Purbaya,

Di tengah derasnya kritik dan tanda tanya publik, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Ia menegaskan, program prioritas pemerintah — termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) — tidak membuat keuangan negara jebol.

Dalam pidato Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah pekan lalu, Prabowo memastikan kondisi fiskal tetap aman dan terkendali. Pemerintah, kata dia, masih memegang disiplin anggaran sesuai koridor yang telah ditetapkan.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. Jadi, 3 persen defisit kita, 3 persen dari PDB,” tegasnya.

Angka defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) itu menjadi penegasan bahwa belanja negara, termasuk untuk MBG, masih berada dalam batas aman yang diperbolehkan undang-undang. Pesannya jelas: tidak ada pembengkakan anggaran.

Prabowo juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program populis, melainkan kebijakan strategis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengakui, kelompok masyarakat mampu mungkin tidak merasakan langsung manfaatnya. Namun bagi mayoritas rakyat, terutama yang rentan secara ekonomi, program tersebut dinilai sangat krusial.

Dengan pernyataan itu, Presiden seolah ingin menutup spekulasi: MBG tetap jalan, fiskal tetap terkendali, dan defisit tetap disiplin. Kini, sorotan publik bergeser pada satu hal — seberapa transparan dan akuntabel realisasi anggarannya di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto juga tak menampik bahwa sejak pertama kali diluncurkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) banjir kritik — bahkan ejekan. Sejumlah kalangan, termasuk akademisi, disebut meragukan efektivitasnya dan memprediksi program ini akan gagal serta hanya menguras kas negara.

Namun Prabowo membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan, pendanaan MBG bukan berasal dari pemborosan baru, melainkan dari hasil efisiensi besar-besaran dalam belanja pemerintah.

Penghematan, kata dia, dilakukan dengan memangkas pos-pos yang dinilai tidak produktif: rapat berulang, seminar dan konferensi seremonial, hingga perjalanan dinas yang minim dampak langsung bagi masyarakat. Anggaran yang selama ini tersedot untuk kegiatan administratif dialihkan ke program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini,” tegas Presiden, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut sekaligus untuk menutup celah kebocoran dan mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, angka realisasi anggaran mulai terlihat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pada kuartal pertama 2026, realisasi anggaran MBG diperkirakan menembus Rp60 triliun. Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Airlangga, belanja tersebut bukan sekadar pengeluaran, melainkan stimulus nyata bagi ekonomi nasional. Perputaran dana MBG disebut memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus menggerakkan sektor pangan dari hulu ke hilir.

Dengan angka puluhan triliun yang sudah terserap di awal tahun, perdebatan kini tak lagi sekadar soal “dari mana uangnya”, tetapi juga “seberapa besar dampaknya”. Pemerintah optimistis program ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Sementara publik menunggu bukti konkret di lapangan — apakah MBG benar-benar efisien, tepat sasaran, dan memberi hasil nyata.

“MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp 60 truliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian,” ujar Airlangga

• Kesimpulan

Polemik soal sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti dilema transparansi versus efektivitas kebijakan publik. Pemerintah menegaskan dana MBG bukan dari anggaran pendidikan, melainkan berasal dari efisiensi belanja berbagai kementerian, realokasi pos yang tidak produktif, dan dana hasil rampasan koruptor.

Presiden Prabowo Subianto menekankan program ini tidak membebani APBN, dengan defisit tetap terkendali di 3 persen dari PDB, sekaligus menjadi kebijakan strategis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi awal anggaran MBG kuartal pertama 2026 mencapai Rp60 triliun, yang diharapkan mendorong perputaran ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.