KPK: Duit Korupsi Bupati Pekalongan Bisa Bangun 400 Rumah
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besarnya potensi kerugian negara dari praktik tersebut. Lembaga antirasuah menyebut dana yang mengalir dalam perkara ini seharusnya bisa digunakan untuk membangun ratusan rumah layak huni bagi masyarakat.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyatakan nilai transaksi dalam kasus pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mencapai sekitar Rp46 miliar. Setelah dikurangi berbagai biaya operasional, masih terdapat dana puluhan miliar rupiah yang diduga mengalir sebagai keuntungan ilegal.
Menurut perhitungan KPK, dana sekitar Rp24 miliar yang tersisa dari transaksi tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik. Jika digunakan untuk program perumahan rakyat, dana tersebut diperkirakan cukup untuk membangun sekitar 400 unit rumah layak huni bagi warga Pekalongan.
Perhitungan itu menggunakan asumsi biaya pembangunan satu unit rumah sederhana sebesar sekitar Rp50 juta. Dengan angka tersebut, potensi manfaat yang hilang akibat praktik korupsi dinilai sangat besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.
Selain pembangunan rumah, KPK juga mengungkap bahwa dana yang sama bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan daerah. Berdasarkan estimasi biaya pembangunan jalan kabupaten sekitar Rp250 juta per kilometer, uang tersebut bahkan dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki jalan sepanjang 50 hingga 60 kilometer.
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam penyelidikan KPK, perusahaan yang mendapatkan proyek tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga Bupati Pekalongan.
KPK mengungkap bahwa perusahaan tersebut menerima kontrak pengadaan dari sejumlah perangkat daerah. Sejak 2023 hingga 2026, nilai proyek yang diterima perusahaan tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Dari total dana yang diterima, sebagian digunakan untuk pembayaran gaji karyawan outsourcing. Namun, KPK menduga sebagian besar keuntungan dari proyek tersebut dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, termasuk anggota keluarga pejabat terkait.
Penyidik juga menemukan adanya aliran dana yang diduga dibagikan kepada beberapa pihak. Nilai yang mengalir kepada keluarga mencapai miliaran rupiah dalam periode beberapa tahun terakhir.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya digunakan sebagai sarana untuk menguasai proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, proyek yang seharusnya terbuka bagi berbagai penyedia jasa justru didominasi oleh perusahaan tertentu.
Kasus ini kembali menjadi contoh bagaimana konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat membuka ruang terjadinya praktik korupsi. Dalam banyak kasus, mekanisme pengadaan yang tidak transparan sering kali menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan.
KPK menilai praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru beralih menjadi keuntungan pribadi.
Dalam perkara ini, KPK menjerat Bupati Pekalongan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri lebih jauh aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lembaga tersebut memastikan akan terus mendalami kasus ini guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang sangat penting. Tanpa pengawasan yang kuat, anggaran publik yang seharusnya menjadi alat pembangunan dapat dengan mudah disalahgunakan.