Formappi Desak Evaluasi Menyeluruh Gaji & Tunjangan DPR Hari Ini
Jakarta, 6 September 2025 – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti bahwa walaupun tunjangan perumahan anggota DPR telah dihapus, sejumlah tunjangan lain seperti komunikasi intensif dan aspirasi masih dipertahankan—dan perlu ditinjau kembali. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Formappi, Lucius Karus, melalui keterangan tertulis, pada Sabtu.
Lucius menyambut baik langkah DPR yang menghapus tunjangan rumah, namun mengingatkan bahwa sejumlah tunjangan grosir ini—seperti untuk kunjungan reses dan aspirasi—hanya diberikan pada waktu tertentu, bukan setiap bulan. Artinya, beban anggaran dan manfaatnya perlu diuji kembali.
Revisi Parsial: Masih Ada “Tunjangan Aneh” yang Dipertahankan
Formappi menyebut dua tunjangan yang paling mencolok untuk evaluasi lebih lanjut:
- Tunjangan jabatan (office allowance): Rp 9,700,000 per anggota per bulan
- Tunjangan kehormatan/honorarium: Rp 7,187,000 per bulan
Lucius mempertanyakan, “Mengapa dua tunjangan serupa ini masih dipertahankan padahal nominalnya cukup besar?” Ia mendesak agar DPR melakukan penilaian ekonomi dan efektivitas terhadap tiap tunjangan—apakah benar-benar sepadan dengan beban kerja dan dedikasi legislator.
Selangkah Awal: Penghapusan Beberapa Fasilitas, Tapi Masih Banyak Dikecualikan
Deputy Speaker DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengumumkan sejumlah perubahan dalam pemberian tunjangan, di antaranya:
- Penghapusan tunjangan perumahan, efektif sejak 31 Agustus 2025
- Pengurangan fasilitas seperti biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali untuk urusan kenegaraan
Meski demikian, Formappi menyebut bahwa perubahan ini belum menyentuh beberapa tunjangan bernilai tinggi dan tak jelas urgensinya.
Respons Formappi: Evaluasi Total Diperlukan
Formappi menegaskan pentingnya reformasi struktural atas pemberian tunjangan, seperti:
- Menciptakan sistem transparan dan akuntabel untuk setiap tunjangan legislatif
- Menyederhanakan tunjangan agar lebih terarah dan proporsional
- Melibatkan publik dan media dalam pengawasan penggunaan anggaran publik
Menurut Lucius, langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan menurunkan potensi kritik karena perlakuan “istimewa” yang mencolok di tengah ketimpangan ekonomi.
Konteks: Publik dan Pandangan Anti-elit terhadap Penghargaan DPR
Formappi dan kelompok masyarakat sipil bukan satu-satunya yang menyoroti permasalahan ini. Kelompok seperti Fitra dan ICW juga telah menyuarakan keprihatinan terkait total penghasilan DPR yang bisa mencapai Rp 230 juta per bulan, termasuk tunjangan dan fasilitas tak umum lainnya.
Demonstrasi besar terjadi di akhir Agustus 2025, dipicu oleh isu tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan dan sejumlah komentar legislator yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Demonstrasi ini menyorong DPR untuk melakukan reformasi cepat, termasuk menangguhkan tunjangan mewah.
Ringkasan
| Elemen | Konten |
|---|---|
| Judul Artikel | Formappi Desak Evaluasi Gaji & Tunjangan DPR Senilai Rp 65 Juta/Bulan |
| Paragraf Pembuka | Formappi desak DPR menilai ulang seluruh tunjangan legislator meski tunjangan rumah telah dihapus. |
| Poin-Poin Utama | 1. Evaluasi tunjangan intensif dan honorarium. 2. Penghapusan tunjangan rumah dan fasilitas lainnya. 3. Kritik masyarakat & LSM terhadap total biaya DPR. 4. Seruan transparansi dan reformasi struktural. |
| Call to Action | “Saksikan terus perkembangan reformasi DPR dan keterbukaan anggaran tunjangan legislator.” |
Kesimpulan
Meski DPR telah mengambil langkah awal seperti menghapus tunjangan perumahan dan memangkas sejumlah fasilitas, Formappi menilai bahwa reformasi masih setengah hati. Evaluasi menyeluruh diperlukan terhadap tunjangan tinggi yang masih berlaku, seperti komunikasi intensif dan honorarium. Pilihan antara efisiensi dan persepsi elitisme menjadi penentu legitimasi lembaga legislatif dalam pandangan publik.
