Kontroversi Revisi UU KPK 2019 Kembali Disorot, Peran Presiden Jokowi Dipertanyakan
Perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019 kembali mencuat setelah muncul kritik terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut perubahan regulasi tersebut merupakan inisiatif DPR. Sejumlah pihak menilai fakta politik menunjukkan pemerintah ikut terlibat aktif dalam proses revisi tersebut.
Dalam kolom opini yang dimuat Tempo, revisi UU KPK tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan antara pemerintah dan parlemen pada periode awal masa jabatan kedua Jokowi. Saat itu, pembahasan revisi berlangsung cepat dan menuai protes luas dari masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa.
Tulisan tersebut menyoroti bahwa pemerintah memiliki ruang konstitusional untuk menolak atau menunda pembahasan jika menilai rancangan undang-undang bermasalah. Namun, dalam praktiknya, pemerintah justru mengirimkan perwakilan untuk membahas rancangan tersebut bersama DPR, yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses legislasi.
Revisi UU KPK 2019 menjadi sorotan karena banyak pihak menilai perubahan itu melemahkan independensi lembaga antirasuah. Sejumlah pasal baru memperkenalkan Dewan Pengawas, mengatur status pegawai menjadi aparatur sipil negara, serta memperketat prosedur penyadapan dan penyidikan. Kritik bermunculan karena aturan tersebut dianggap dapat menghambat kerja penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
Tempo menilai narasi bahwa revisi sepenuhnya merupakan usulan DPR tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan politik saat itu. Pemerintah, menurut kolom tersebut, tidak hanya mengetahui pembahasan tetapi juga ikut memprosesnya melalui mekanisme resmi. Dalam sistem legislasi Indonesia, sebuah undang-undang umumnya lahir dari persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga tanggung jawab politik melekat pada kedua pihak.
Isu ini kembali relevan karena publik masih memperdebatkan efektivitas KPK setelah revisi berlaku. Sejumlah survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi sempat mengalami fluktuasi. Aktivis antikorupsi bahkan terus mendesak evaluasi terhadap regulasi tersebut, termasuk kemungkinan revisi ulang jika terbukti menghambat kinerja lembaga.
Di sisi lain, pemerintah beberapa kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai kebijakan dan penegakan hukum. Namun, polemik revisi UU KPK tetap menjadi catatan penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia, karena menyangkut kredibilitas institusi yang selama ini dianggap sebagai garda depan melawan korupsi.
Perdebatan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas revisi tersebut juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses legislasi. Publik menuntut agar setiap perubahan undang-undang strategis dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas.
Tulisan opini Tempo tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa polemik revisi UU KPK tidak sekadar soal prosedur legislasi, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi komitmen politik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Selama isu ini belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan bagi publik, diskusi mengenai peran pemerintah dan DPR dalam revisi 2019 kemungkinan akan terus berlanjut.
Dengan demikian, revisi UU KPK tetap menjadi salah satu kebijakan hukum paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Polemik yang muncul mengingatkan bahwa pembentukan undang-undang strategis membutuhkan akuntabilitas politik yang jelas agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
