Prabowo Perintahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Polisi Korban Ricuh, Kapolri Berterima Kasih

Jakarta, 1 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kenaikan pangkat luar biasa polisi yang menjadi korban dalam rangkaian kericuhan beberapa hari terakhir. Instruksi itu disampaikan saat menjenguk anggota Polri yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan disambut apresiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas pengorbanan petugas serta penegasan bahwa negara hadir untuk keluarga mereka.

Konteks Kunjungan Presiden di RS Polri

Kunjungan dilakukan di tengah upaya pemulihan pascakericuhan di sejumlah titik. Di beberapa lokasi, aparat berhadapan dengan massa dan berupaya mengamankan fasilitas publik. Dalam suasana itu, Presiden menyempatkan diri menengok korban di rumah sakit, menyapa keluarga, dan memastikan layanan kesehatan serta pendampingan administratif berjalan.

Gestur ini mengirimkan dua pesan. Pertama, empati negara terhadap anggota yang terluka saat bertugas. Kedua, mandat penguatan tata kelola pengamanan agar risiko di lapangan dapat ditekan. Melalui pesan ini, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak warga.

Kenaikan Pangkat Luar Biasa Polisi: Instruksi dan Mekanisme

Presiden menekankan bahwa personel yang terluka berhak atas kenaikan pangkat luar biasa polisi (KPLB). Skema ini merupakan bentuk penghargaan yang diatur dalam ketentuan internal, diberikan karena prestasi, jasa, atau pengorbanan dalam tugas. Dengan mandat ini, proses administrasi akan dipercepat tanpa mengabaikan verifikasi data.

Secara garis besar, mekanisme KPLB meliputi pendataan di tingkat satuan, pengumpulan bukti relevan, pemeriksaan medis, dan verifikasi berjenjang oleh fungsi SDM. Setelah berkas lengkap, keputusan KPLB ditetapkan sesuai formasi dan regulasi yang berlaku. Selain promosi, Presiden juga membuka opsi pendidikan pengembangan karier bagi anggota yang terdampak.

Respons Kapolri: Apresiasi dan Komitmen Eksekusi

Kapolri menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden. Ia menugaskan jajaran untuk melakukan pendataan cepat, memastikan status setiap personel terdokumentasi, dan menuntaskan keputusan KPLB secara transparan. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan tetap berjalan tegas dan terukur.

Kapolri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Info berkala tentang jumlah korban, status perawatan, dan progres administrasi perlu disampaikan agar tidak muncul spekulasi. Dengan begitu, kepercayaan publik terjaga di tengah upaya pemulihan situasi.

Dampak ke Korps: Moral, Retensi, dan Budaya Keselamatan

KPLB berpotensi mengangkat moral petugas yang berada di garis depan. Retensi personel pada satuan tugas rawan konflik juga diharapkan membaik karena ada kepastian penghargaan. Di sisi lain, budaya keselamatan perlu terus diperkuat: penentuan rute, kecepatan manuver, serta komunikasi komando di lapangan harus dipetakan lebih cermat agar risiko ke personel dan warga sipil sama-sama turun.

Selain itu, peluang pendidikan memberi ruang reskilling bagi anggota yang membutuhkan adaptasi peran setelah pemulihan. Dengan pendekatan ini, reintegrasi ke satuan dapat berjalan mulus dan tetap produktif.

Menjaga Keseimbangan: Penghargaan dan Penegakan Hukum

Penghargaan kepada aparat tidak identik dengan kekebalan. Dugaan pelanggaran prosedur tetap harus diuji melalui mekanisme etik dan proses peradilan pidana jika unsur-unsurnya terpenuhi. Visi kebijakan ini adalah keadilan yang menyeluruh: penghormatan terhadap pengorbanan petugas sekaligus komitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Dengan demikian, legitimasi institusi penegak hukum tetap kuat. Publik mendapatkan kepastian bahwa penghargaan dan akuntabilitas berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

Kronologi Singkat: Dari Lapangan ke Perawatan

Rangkaian kericuhan memuncak pada akhir pekan. Aparat mengamankan obyek vital, mengurai kerumunan, dan mengevakuasi warga. Sejumlah anggota mengalami luka benturan, gangguan pernapasan, atau cedera akibat situasi di lapangan. Mereka kemudian dirawat di RS Polri. Setelah menerima laporan, Presiden bertemu korban dan keluarga, menyatakan terima kasih atas dedikasi mereka, dan memberi arahan tentang KPLB serta jalur pendidikan.

Langkah ini mengikat dimensi kemanusiaan dan kebijakan. Negara hadir, tidak hanya dalam pernyataan, tetapi juga pada tindak lanjut administratif yang terukur.

Transparansi Data: Menghindari Spekulasi

Transparansi menjadi kunci. Publik perlu mengetahui kriteria penerima KPLB, tahapan verifikasi, dan estimasi waktu penerbitan keputusan. Dengan membuka data yang boleh dipublikasikan—tanpa menabrak aturan privasi—otoritas dapat meredam informasi yang simpang siur.

Selain itu, laporan berkala membantu keluarga memantau progres. Mereka berhak atas kepastian layanan kesehatan, hak administrasi, dan informasi status tugas pascaperawatan.

Langkah Lanjutan: Pendataan, Verifikasi, dan Publikasi

Agenda terdekat adalah pendataan menyeluruh di satuan. Setelah itu, berkas diverifikasi, keputusan KPLB diteken, dan diumumkan bertahap. Unit kehumasan menyiapkan rilis berkala agar publik memahami capaian dan kendala yang muncul. Dengan ritme itu, titik akhir kebijakan—pemulihan kepercayaan—lebih cepat tercapai.

Selanjutnya, pembelajaran organisasi dari insiden di lapangan perlu dituangkan dalam pembaruan SOP. Evaluasi menyentuh aspek perencanaan, koordinasi antarsatuan, hingga penggunaan peralatan pengendalian massa yang aman dan proporsional.

Rangkuman Poin Penting

• Presiden memerintahkan kenaikan pangkat luar biasa polisi bagi personel yang terluka saat bertugas.
• Kapolri mengapresiasi dan menugaskan pendataan, verifikasi, serta eksekusi KPLB secara transparan.
• Penghargaan tidak menghapus akuntabilitas: proses etik dan pidana tetap dapat berjalan.
• Transparansi dan komunikasi publik yang rutin mencegah spekulasi dan memperkuat kepercayaan.
• Pembelajaran organisasi diintegrasikan ke SOP agar keselamatan warga dan petugas meningkat.