PDI-P Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu karena Ucapan Kontroversial
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, setelah pernyataannya yang menyebut “merampok uang” viral dan menuai kontroversi.
Keputusan ini diumumkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menegaskan bahwa partai tidak akan memberi toleransi terhadap perilaku kader yang melukai hati rakyat dan mencoreng nama partai.
Kronologi Pernyataan Kontroversial
Ucapan Wahyudin Moridu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, ia menyampaikan pernyataan:
“Kalau jadi pejabat itu ya wajar kalau rampok uang.”
Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan publik, terutama karena diucapkan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Sikap Tegas PDI-P
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai langsung mengambil tindakan disiplin.
“PDI-P tidak pernah mentolerir perilaku yang mencederai komitmen kerakyatan. Karena itu, keputusan pemecatan sudah final,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/9).
Selain itu, Hasto juga menambahkan bahwa pernyataan Wahyudin sama sekali tidak mencerminkan sikap resmi partai.
Reaksi Publik dan Tekanan Sosial
Di Gorontalo, ucapan Wahyudin memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis antikorupsi, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat.
Media sosial ramai dengan tagar #PecatWahyudinMoridu, mendesak agar PDI-P bersikap tegas. Pemecatan ini pun dianggap sebagai langkah tepat untuk menjaga citra partai menjelang Pemilu 2029.
Dampak bagi Karier Politik Wahyudin
Dengan pemecatan ini, Wahyudin Moridu kehilangan statusnya sebagai kader PDI-P sekaligus posisinya di DPRD Gorontalo. Masa depan politiknya pun menjadi tanda tanya besar, karena masyarakat telah kehilangan kepercayaan.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana partai politik harus menindak tegas kader yang menyalahgunakan ucapan maupun tindakan.
Internal Link
Baca juga dinamika politik nasional lainnya hanya di tentangrakyat.id.
Penutup
Kasus pemecatan Wahyudin Moridu oleh PDI-P menegaskan bahwa politik tak boleh dijadikan ruang normalisasi perilaku koruptif. Pernyataan kontroversial seperti itu hanya akan menambah luka di tengah masyarakat yang berharap pemimpin mereka bekerja dengan jujur.
PDI-P melalui langkah tegas ini berupaya memulihkan citra dan menegaskan komitmen terhadap prinsip antikorupsi. Publik kini menanti, apakah tindakan ini akan menjadi momentum bagi partai-partai lain untuk berlaku sama keras terhadap kader yang bermasalah.