PDIP Terima Laporan: Banyak Penderita HIV/AIDS Alami Diskriminasi — Seruan untuk Hapus Stigma dan Pastikan Hak Kesehatan

Jakarta, 1 Desember 2025 — Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, PDIP mengambil langkah tegas usai menerima laporan dari penyintas bahwa masih banyak kasus diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) — terutama dalam akses layanan kesehatan dan obat. Keprihatinan ini memicu seruan publik untuk menghapus stigma, memastikan hak dasar, dan memperkuat advokasi bagi ODHA.

Laporan Diskriminasi & Tantangan Akses Kesehatan

Menurut salah satu wakil PDIP yang juga anggota Komisi IX DPR, Charles Honoris, banyak penyintas HIV/AIDS melapor bahwa mereka mengalami kesulitan mendapat layanan kesehatan, memperoleh obat, serta mendapat perlakuan adil di fasilitas kesehatan. Dia menyebut bahwa kasus diskriminasi ini tidak bisa dianggap sepele.

PDIP menyatakan akan membuka jalur komunikasi bagi ODHA yang membutuhkan advokasi — jika mereka menghadapi hambatan dalam akses obat atau layanan kesehatan. “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” ujar Charles.

Sikap PDIP: “Jauhi Virusnya, Bukan Orangnya”

Dalam peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, PDIP menyerukan slogan tegas: “Jauhi Virusnya, Bukan Orangnya.” PDIP mengingatkan masyarakat bahwa penderita HIV/AIDS tetap berhak hidup bermartabat, mendapatkan pengobatan, dan tidak layak mendapat stigma.

Menurut Ketua Bidang Kesehatan DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, penting untuk memisahkan virus dari identitas manusia — pengidap HIV/AIDS harus diperlakukan manusiawi, tanpa diskriminasi dan diskriminasi layanan.

Realitas ODHA di Indonesia: Kasus, Hambatan & Hak Asasi

Peringatan oleh PDIP datang di tengah kondisi epidemi HIV/AIDS di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar. Organisasi kesehatan dan hak asasi seperti Komnas HAM telah lama menyerukan perlindungan hak bagi ODHA.

Komnas HAM menyoroti fakta bahwa diskriminasi, stigma sosial, dan pelanggaran hak — seperti hak atas akses kesehatan, hak atas privasi, dan hak tidak didiskriminasi — masih terjadi di banyak daerah.

Stigma dan diskriminasi tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penyintas, tapi juga menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS secara nasional. Banyak ODHA enggan memeriksakan diri atau mengobati karena takut dicap sosial negatif.

Komitmen PDIP: Advokasi, Edukasi, dan Kebijakan Inklusif

Menanggapi laporan diskriminasi, PDIP menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak ODHA secara politik dan sosial:

• Membuka jalur advokasi bagi ODHA yang memperoleh perlakuan diskriminatif saat mengakses layanan kesehatan atau obat.
• Mengkampanyekan penghapusan stigma, edukasi masyarakat tentang HIV/AIDS, serta meningkatkan kesadaran bahwa HIV bukan alasan untuk mengejek, mendiskriminasi, atau mengecualikan seseorang.
• Mengedukasi kader partai dan masyarakat luas bahwa hak kesehatan adalah hak asasi manusia — semua warga, termasuk ODHA, berhak mendapat layanan tanpa diskriminasi.

PDIP menyatakan akan memperhatikan kebutuhan ODHA, termasuk memastikan akses obat, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial — terutama bagi mereka yang juga rentan mengalami stigmatisasi sosial maupun ekonomi.

Tantangan dan Peran Pemerintah & Masyarakat

Meskipun dukungan politik telah muncul, tantangan tetap besar:

• Hambatan struktural dalam sistem layanan kesehatan — ODHA sering kesulitan akses obat dan layanan karena stigma atau kurangnya fasilitas ramah ODHA.
• Ketidaktahuan dan mitos di masyarakat tentang cara penularan HIV — banyak yang masih percaya HIV menular melalui kontak biasa, udara, atau stigma negatif sebagai “penyakit aib”. Hal ini memperkuat diskriminasi sosial.
• Perlunya kebijakan inklusif dan proteksi hak asasi manusia — agar ODHA bisa hidup dengan martabat, mendapat layanan kesehatan layak, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi sosial maupun institusional.

Kenapa Aksi seperti Ini Penting

• Memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi ODHA — banyak dari mereka merasa terpaksa menyembunyikan status karena takut diskriminasi. Dengan advokasi dan terbukanya dialog, mereka bisa mengakses layanan tanpa rasa takut.
• Menurunkan stigma, meningkatkan kepercayaan masyarakat agar ODHA mau memeriksakan diri dan menjalani pengobatan — ini krusial untuk kontrol epidemi.
• Mendukung target global dan nasional untuk mengakhiri AIDS — dengan akses layanan, edukasi, dan penghormatan HAM, Indonesia bisa memperkuat respons penanggulangan HIV/AIDS.

Penutup

Penerimaan laporan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS oleh PDIP menegaskan bahwa isu HIV/AIDS bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial, hak asasi, dan kemanusiaan. Dengan langkah advokasi, edukasi, dan kebijakan inklusif, diharapkan stigma mereda dan ODHA bisa hidup dengan martabat dan mendapat layanan yang layak.

Semoga inisiatif ini menjadi momentum perubahan — bagi pemerintah, masyarakat, dan bagi sesama manusia.