AS Tawarkan Uang hingga Rp1,6 Miliar ke Warga Greenland untuk Gabung ke Amerika Serikat

Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat kini menimbulkan kontroversi baru di kancah internasional setelah dilaporkan tengah mempertimbangkan tawaran uang tunai kepada warga Greenland agar bersedia memisahkan diri dari Kerajaan Denmark dan bergabung dengan AS. Ide ini telah dibahas di kalangan pejabat Gedung Putih serta penasihat Presiden Donald Trump dan memicu sejumlah reaksi kuat dari berbagai pihak.

Menurut beberapa sumber yang mengetahui perkembangan tersebut, para pejabat AS telah mendiskusikan berbagai jumlah uang yang mungkin ditawarkan untuk setiap warga Greenland. Besaran yang dibicarakan berkisar dari US$10.000 — setara dengan sekitar Rp168 juta — hingga US$100.000 atau sekitar Rp1,6 miliar per orang. Jika ditotal untuk seluruh populasi Greenland yang kurang lebih 57.000 jiwa, jumlahnya bisa mencapai hampir US$6 miliar (sekitar Rp101 triliun).

Ide Besar di Balik Opsi Pembayaran

Strategi ini muncul sebagai bagian dari pertimbangan yang lebih luas di Washington untuk memperluas pengaruh AS di wilayah Arktik yang secara strategis penting. Greenland — meskipun merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark — dipandang memiliki posisi geopolitik dan sumber daya mineral yang berharga. AS selama ini menyatakan minatnya untuk mengambil peran lebih besar atau bahkan melakukan aneksasi wilayah ini demi alasan keamanan nasional dan persaingan global dengan kekuatan besar lain seperti Rusia dan China.

Namun, rencana yang tampaknya mencoba memberikan insentif finansial langsung kepada warga Greenland ini bukan langkah yang sederhana. Para pejabat Gedung Putih sendiri masih mendiskusikan detailnya — termasuk kapan dan bagaimana pembayaran dilakukan — tanpa keputusan final yang diumumkan secara resmi.

Reaksi Pemerintah Greenland dan Denmark

Rencana pemberian uang kepada warga Greenland ini langsung ditolak oleh pemerintah Greenland sekaligus Kerajaan Denmark. Pemimpin Greenland serta tokoh politik setempat menyebut gagasan ini sebagai upaya yang tidak realistis dan merendahkan kedaulatan mereka. Mereka menegaskan bahwa wilayah itu “tidak untuk dijual” dan bahwa keputusan tentang masa depan Greenland harus dibuat oleh rakyatnya sendiri melalui proses hukum yang sah, bukan melalui tawaran uang asing.

Pemerintah Denmark juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan atas Greenland dan menuntut bahwa setiap diskusi tentang status politik wilayah itu harus melibatkan Denmark dan Greenland langsung. Pernyataan ini mendapat dukungan dari beberapa negara sekutu Eropa yang menegaskan pentingnya menghormati aturan internasional serta hak menentukan nasib sendiri rakyat Greenland.

Pandangan Publik Greenland

Selain dari kalangan pemerintah, survei yang dilakukan oleh media internasional menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland juga menolak gagasan bergabung dengan AS, meskipun mereka memiliki aspirasi untuk merdeka dari Denmark. Survei menunjukkan bahwa hingga sekitar 85% warga Greenland tidak ingin menjadi warga negara AS. Alasan yang sering disebut termasuk kekhawatiran tentang standar hidup, perbedaan budaya, dan sistem layanan kesehatan serta sosial di AS yang dinilai kurang menguntungkan dibandingkan dengan Denmark.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tawaran finansial mungkin menarik secara materi, banyak warga Greenland tetap mengutamakan identitas nasional, stabilitas sosial, dan hubungan sejarah mereka dengan Denmark. Dukungan publik yang rendah terhadap perubahan status ini menunjukkan bahwa pendekatan “uang untuk perubahan kedaulatan” bisa jadi gagal bahkan sebelum diputuskan secara resmi.

Implikasi Geopolitik dan Hukum

Langkah seperti memberi insentif langsung kepada warga negara asing untuk “menjual” negara mereka atau bergabung dengan negara lain bukan hanya masalah politik, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasional. Pengamat mengatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, dan setiap langkah untuk mengubah status wilayah harus dilakukan melalui referendum yang bebas serta melibatkan negara yang berdaulat.

Sementara itu, para kritikus kebijakan AS menyatakan bahwa strategi semacam ini bisa merusak hubungan dengan sekutu penting seperti Denmark, serta meningkatkan ketegangan di kawasan Arktik yang telah menjadi fokus persaingan geopolitik global.

Kesimpulan

Rencana AS untuk menawarkan miliaran rupiah kepada warga Greenland sebagai iming-iming agar bergabung dengan negeri Paman Sam memicu kontroversi luas dan reaksi keras dari berbagai pihak. Dengan kebanyakan warga Greenland menolak gagasan tersebut dan penolakan tegas dari pemerintah Denmark serta sekutu Eropa, prospek realisasi skema ini tampak jauh dari jaminan. Namun ide tersebut mencerminkan betapa kompetitifnya geopolitik di Arktik, serta tantangan dalam menyeimbangkan ambisi strategis dengan prinsip hukum dan kehendak rakyat.