Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Sengaja Lemahkan Presiden Prabowo
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai narasi yang berkembang tentang penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian bukan sekadar wacana kelembagaan, tetapi merupakan upaya untuk melemahkan posisi Presiden Prabowo Subianto dan bahkan negara.
Dalam keterangannya, Habiburokhman menyebut narasi tersebut kerap dihembuskan oleh pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa jika Polri tidak berada langsung di bawah presiden, kekuatan dan efektivitas komando kepala negara akan berkurang dan rantai komando menjadi panjang.
“Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh presiden,” ujar Habiburokhman. Ia juga menyebut narasi itu ahistoris dan sesat karena tidak relevan dengan kebutuhan reformasi kelembagaan dan konteks permasalahan yang sebenarnya.
Menurut Habiburokhman, posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah amanat reformasi yang tertuang dalam konstitusi Indonesia dan merupakan koreksi atas praktik masa lalu ketika polisi berstatus sebagai aparatus represif kekuasaan. Ia menekankan bahwa persoalan yang perlu diperhatikan justru adalah kultur pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu, bukan struktur kelembagaan Polri.
Related Keywords: habiburokhman Polri di bawah kementerian, Polri posisi langsung presiden, politik lembaga Polri, DPR RI komentar Polri reforms
