KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan
Jakarta, Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Pada Selasa (3 Maret 2026), Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap dalam sebuah OTT yang berlangsung di wilayah Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK turut mengamankan sejumlah pihak lainnya yang berada di sekitar lokasi. Semua yang ditangkap langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
📊 Kronologi OTT dan Tahapan Penyidikan
- OTT ini merupakan salah satu yang dilakukan KPK di awal tahun 2026 saat bulan Ramadan.
- Fadia Arafiq ditangkap bersama sejumlah pihak lainnya di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang kemudian dibawa petugas ke Jakarta untuk proses pemeriksaan.
- Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan.
🏛️ Penyegelan Kantor Pemkab Pekalongan
Seiring berlangsungnya OTT, sejumlah ruangan penting di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, termasuk kantor Bupati dan kantor dinas tertentu, disegel oleh penyidik KPK. Hal ini dilakukan untuk mengamankan dokumen serta barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
📌 Latar Belakang Singkat Fadia Arafiq
Fadia Arafiq merupakan Bupati Pekalongan yang baru menjabat periode 2025–2030 setelah memenangkan Pilkada. Sebelum menjadi bupati, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan dan merupakan figur publik yang sebelumnya dikenal luas.
Perlu dicatat, hingga saat ini KPK belum merinci secara resmi pasal hukum dan bukti yang menyertai penetapan status tersangka untuk Fadia dan pihak lain dalam OTT ini. Masyarakat diajak menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait perkembangan selanjutnya.
📌 Sumber Berita:
Berita OTT dan penangkapan Bupati Pekalongan berdasarkan laporan media nasional dan pernyataan resmi KPK terbaru.
Related Keywords
Fadia Arafiq OTT KPK, Bupati Pekalongan ditangkap, kasus korupsi kepala daerah, KPK OTT 2026, penyegelan kantor Pemkab