Utut Adianto: Negara Barat Pertanyakan Alasan Indonesia Gabung BRICS
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengungkapkan bahwa sejumlah negara Barat mempertanyakan langkah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Pernyataan ini mencerminkan sorotan global terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.
Utut menyampaikan hal tersebut dalam seminar nasional bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang digelar di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Dalam forum itu, ia menilai posisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah, terutama dalam menentukan arah politik luar negeri.
Sorotan Barat terhadap Keputusan Indonesia
Utut menjelaskan bahwa hampir seluruh negara Barat mempertanyakan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ia menyebut pertanyaan tersebut muncul dari berbagai perwakilan parlemen negara besar yang datang ke Indonesia.
Menurutnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, hingga Swedia menanyakan alasan Indonesia bergabung dengan blok yang selama ini identik dengan kekuatan seperti Rusia dan China.
“Pertanyaannya sama, kenapa kita masuk BRICS,” ujar Utut dalam forum tersebut.
Ia menilai respons tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks geopolitik global. Pasalnya, langkah suatu negara untuk mendekat ke satu blok kekuatan biasanya akan memengaruhi hubungan dengan blok lainnya.
Risiko Polarisasi Geopolitik
Utut menegaskan bahwa bergabung dengan BRICS bisa memunculkan persepsi bahwa Indonesia condong ke poros Rusia dan China. Kondisi ini berpotensi memengaruhi hubungan dengan negara Barat, terutama Amerika Serikat.
Ia menyebut dalam praktik geopolitik, negara yang dianggap terlalu dekat dengan satu kutub kekuatan biasanya akan menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan dengan pihak lain.
Karena itu, Utut mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam politik luar negeri Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi nasional.
Indonesia Dinilai Masih Gamang
Dalam kesempatan tersebut, Utut juga menyinggung adanya “kegamangan” pemerintah dalam menentukan posisi strategis di tengah konflik global. Ia mengaku sependapat dengan pandangan sejumlah pihak yang menilai Indonesia masih mencari arah dalam peta geopolitik dunia.
“Berpihak ke mana kita?” kata Utut, menggambarkan dilema yang dihadapi Indonesia saat ini.
Ia menilai keputusan untuk bergabung dengan BRICS dilakukan dalam waktu relatif cepat setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Oktober 2024. Indonesia kemudian resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025 bersama beberapa negara lainnya.
Usulan Strategi Diplomasi Baru
Untuk mengantisipasi dampak geopolitik, Utut menyarankan pemerintah membentuk unit khusus di Kementerian Luar Negeri. Unit tersebut bertugas memastikan Indonesia tidak dianggap sebagai bagian dari kepentingan blok tertentu.
Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tetap memiliki posisi independen dan tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai penyeimbang dalam hubungan internasional.
Selain itu, Utut juga melihat adanya upaya pemerintah menjaga keseimbangan dengan tetap menjalin hubungan baik dengan negara Barat. Strategi ini dinilai sebagai bentuk pendekatan balance of power untuk menjaga stabilitas diplomasi.
Tantangan dan Peluang Indonesia di BRICS
Keanggotaan Indonesia di BRICS memang membuka peluang baru, terutama dalam kerja sama ekonomi dengan negara berkembang lainnya. Namun, di sisi lain, langkah ini juga membawa tantangan dalam menjaga hubungan dengan mitra tradisional di Barat.
Pengamat menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan keanggotaan tersebut tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keseimbangan ini menjadi kunci agar Indonesia tetap relevan di tengah persaingan global yang semakin kompleks.
Kesimpulan
Pernyataan Utut Adianto menunjukkan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu perhatian serius dari negara Barat. Di tengah tekanan geopolitik, Indonesia dituntut untuk menjaga keseimbangan diplomasi dan tetap konsisten pada prinsip bebas aktif.
Ke depan, pemerintah perlu merumuskan strategi yang lebih terarah agar keanggotaan di BRICS dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengganggu hubungan internasional yang telah terjalin selama ini.
