Wacana Pajak Selat Malaka Picu Reaksi Negara Tetangga, Pemerintah Tegaskan Tak Akan Diterapkan
Wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga. Pernyataan tersebut mencuat setelah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan ide tersebut dalam sebuah forum ekonomi. Meski disampaikan dalam konteks diskusi, gagasan itu langsung menimbulkan polemik di kawasan.
Dalam forum Simposium PT SMI 2026, Purbaya menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi memperoleh pemasukan tambahan jika mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Ia menyebut ide tersebut sebagai refleksi dari dinamika global, termasuk wacana serupa yang muncul di kawasan lain seperti Selat Hormuz.
Namun, pernyataan tersebut segera menuai respons dari negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu kebebasan pelayaran internasional yang selama ini dijamin oleh hukum laut internasional. Reaksi keras ini menunjukkan sensitivitas isu yang berkaitan dengan jalur perdagangan global.
Selat Malaka sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ribuan kapal melintasi perairan ini setiap tahun untuk mengangkut berbagai komoditas penting, mulai dari minyak hingga barang manufaktur. Karena statusnya sebagai selat internasional, aturan pelayaran di wilayah ini diatur oleh hukum internasional, termasuk prinsip kebebasan transit.
Sejumlah pihak menilai bahwa pengenaan pajak di jalur tersebut berpotensi melanggar ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Aturan tersebut menjamin hak lintas bagi kapal-kapal internasional tanpa hambatan dari negara pantai. Jika Indonesia memaksakan kebijakan tersebut, maka risiko konflik diplomatik dinilai akan meningkat.
Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana untuk menerapkan pajak di Selat Malaka. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku.
Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak memungkinkan untuk memberlakukan tarif di jalur tersebut. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak diplomasi dan stabilitas kawasan dalam mengambil setiap kebijakan strategis. Pernyataan ini sekaligus meredam kekhawatiran negara-negara tetangga.
Di sisi lain, kritik juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai wacana tersebut berisiko merusak reputasi Indonesia di mata internasional. Ia mengingatkan bahwa Selat Malaka berbeda dengan Terusan Suez atau Panama yang merupakan jalur buatan dan memiliki aturan tersendiri.
Menurutnya, kebijakan pemungutan pajak di selat alami seperti Selat Malaka dapat memicu respons negatif dari komunitas global. Bahkan, langkah tersebut berpotensi memunculkan sanksi atau boikot dari negara-negara yang merasa dirugikan.
Selain aspek hukum, para pengamat juga menyoroti dampak ekonomi dari wacana tersebut. Jika tarif diberlakukan, biaya logistik global dapat meningkat, yang pada akhirnya memengaruhi harga barang di berbagai negara. Hal ini dapat mengganggu stabilitas perdagangan internasional.
Meski menuai kontroversi, pernyataan Purbaya dianggap sebagai bagian dari diskusi terbuka mengenai potensi penerimaan negara. Namun, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis harus mempertimbangkan aspek hukum, diplomasi, dan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa isu terkait jalur pelayaran internasional sangat sensitif dan memerlukan kehati-hatian tinggi. Indonesia sebagai negara strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran arus perdagangan global.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara tetangga untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, setiap wacana kebijakan publik perlu disampaikan secara terukur agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat internasional.
