Pemerintah Rancang Rekening Massal Warga RI dengan Saldo Rp50 Ribu, Anggaran Rp11 Triliun Masih Dihitung

Rekening massal warga RI tengah disiapkan pemerintah sebagai langkah untuk memperluas kepemilikan rekening bank sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Dalam skema yang sedang dibahas, rekening masyarakat akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu.

Program berskala besar tersebut diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 200 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperkirakan kebutuhan dana berada di kisaran Rp11 triliun dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Namun, angka Rp11 triliun belum dapat dipandang sebagai pagu anggaran final. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis, 10 September 2026, menegaskan pemerintah masih menghitung kebutuhan sebenarnya. Dengan demikian, besaran dana dapat berubah setelah jumlah penerima dan mekanisme program dipastikan.

Program ini bukan sekadar pemberian uang Rp50 ribu kepada masyarakat. Pemerintah ingin rekening tersebut menjadi pintu masuk warga ke sistem keuangan formal, transaksi digital, hingga berbagai program pemerintah di masa mendatang.

Rekening Massal Warga RI Jadi Arahan Presiden Prabowo

Rencana penyediaan rekening bagi masyarakat muncul dalam pembahasan pemerintah mengenai tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 7 September 2026, pemerintah membahas kepemilikan rekening masyarakat serta akses terhadap sistem keuangan formal.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada pada 63,57 persen. Artinya, akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sudah relatif tinggi, tetapi tingkat pemahaman terhadap produk tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Penyediaan rekening secara luas kemudian dipandang sebagai salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Ke depan, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki nomor rekening, tetapi juga dapat menggunakannya untuk menyimpan uang, menerima pembayaran, bertransaksi, serta memanfaatkan berbagai layanan keuangan.

Warga Usia 17 Tahun Bisa Langsung Memiliki Rekening

Salah satu konsep yang disiapkan pemerintah adalah menghubungkan pembukaan rekening dengan administrasi kependudukan.

Warga yang telah mencapai usia 17 tahun nantinya dapat memperoleh rekening bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa ketika warga memasuki usia tersebut, KTP dan nomor rekening dapat disiapkan dalam satu ekosistem pelayanan.

Konsep ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai basis identifikasi.

Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang terkait dengan ekosistem pembayaran.

Integrasi tersebut menjadi salah satu unsur penting dari program rekening massal karena pemerintah ingin rekening yang dibuat tidak berhenti sebagai akun pasif.

Rekening diharapkan dapat terhubung dengan sistem transaksi digital, termasuk QRIS. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan layanan perbankan dapat memiliki akses lebih mudah terhadap transaksi nontunai.

Setiap Rekening Direncanakan Diisi Rp50 Ribu

Hal yang paling menarik perhatian publik adalah rencana pemberian saldo pembukaan sebesar Rp50 ribu.

Airlangga menyebut pemerintah memperkirakan lebih dari 200 juta masyarakat menjadi sasaran. Dengan cakupan sebesar itu, kebutuhan anggaran secara kasar diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.

Saldo awal tersebut dirancang agar rekening dapat langsung digunakan. Airlangga juga menyatakan dana yang masuk ke rekening dapat ditarik oleh pemiliknya.

Namun, masyarakat perlu membedakan antara rencana saldo awal dan bantuan sosial.

Tujuan utama program adalah menyediakan akses rekening bank secara lebih merata. Rekening tersebut kemudian dapat digunakan sebagai infrastruktur untuk berbagai kebutuhan keuangan dan program pemerintah.

Dengan kata lain, Rp50 ribu menjadi dana awal untuk mengaktifkan rekening, sedangkan manfaat jangka panjang yang diharapkan pemerintah adalah meningkatnya penggunaan layanan keuangan formal.

Anggaran Rp11 Triliun Belum Final

Munculnya angka Rp11 triliun sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran dalam jumlah tersebut.

Padahal, Kementerian Keuangan memberikan penjelasan berbeda.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan angka Rp11 triliun masih berupa perkiraan dan belum ditetapkan sebagai kebutuhan anggaran final. Pemerintah juga masih menghitung berapa banyak warga yang benar-benar membutuhkan pembukaan rekening baru.

Perhitungan jumlah penerima menjadi krusial karena sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki rekening.

Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai apakah seseorang yang sudah memiliki rekening di bank yang ditunjuk masih perlu memperoleh rekening tambahan.

Purbaya menilai hal tersebut masih harus diperjelas. Salah satu konsep yang lebih pasti adalah pembukaan rekening bagi warga ketika mereka memasuki usia 17 tahun dan memperoleh KTP.

Karena itu, nilai akhir kebutuhan APBN berpotensi lebih rendah dibandingkan estimasi awal Rp11 triliun.

BRI dan BSI Disiapkan Layani Pembukaan Rekening

Pemerintah telah mengarahkan dua bank untuk mendukung tahap awal program, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

BRI dipersiapkan untuk melayani masyarakat secara nasional karena memiliki jaringan luas hingga ke berbagai daerah. Sementara itu, BSI diproyeksikan menjadi bank yang digunakan di Aceh.

Pemilihan bank dengan jaringan luas penting mengingat skala program dapat mencakup puluhan hingga ratusan juta warga.

Namun, teknis implementasinya masih memerlukan koordinasi dengan sejumlah lembaga.

Pemerintah akan membahas tahapan pelaksanaan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan rekening massal juga tidak akan dilakukan kepada seluruh sasaran dalam waktu bersamaan, tetapi direncanakan secara bertahap.

Pemerintah sebelumnya berharap tahap awal dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026.

Rekening Bisa Digunakan untuk Program Pemerintah

Selain memperluas akses perbankan, rekening massal warga RI juga disiapkan sebagai infrastruktur untuk mendukung program pemerintah.

Salah satu pemanfaatannya adalah penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Rekening yang terhubung dengan identitas penduduk berpotensi membuat penyaluran bantuan lebih sederhana karena dana bisa masuk langsung kepada penerima yang datanya telah diverifikasi.

Selain bansos, rekening dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari menerima uang, menabung hingga melakukan pembayaran melalui sistem digital seperti QRIS.

Bagi pelaku usaha kecil, penggunaan rekening secara aktif juga dapat membentuk rekam jejak transaksi. Dalam jangka panjang, catatan tersebut berpotensi membantu masyarakat ketika membutuhkan akses terhadap pembiayaan atau produk keuangan formal lainnya.

Di sinilah program rekening massal memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan saldo Rp50 ribu yang menjadi perhatian awal publik.

Pemerintah Masih Matangkan Mekanisme

Sejumlah pertanyaan masih harus dijawab sebelum program dilaksanakan secara penuh.

Pemerintah perlu menentukan jumlah pasti penerima, perlakuan terhadap masyarakat yang sudah memiliki rekening, prosedur pembukaan rekening berbasis NIK, serta sumber anggaran yang digunakan.

Belum ada pula kepastian apakah seluruh kebutuhan dana akan dibebankan pada APBN 2026 atau sebagian masuk dalam APBN tahun berikutnya. Airlangga sebelumnya menyatakan persoalan tersebut masih dalam pembahasan.

Koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK juga diperlukan untuk memastikan program sesuai dengan ketentuan perbankan, keamanan data, dan sistem pembayaran.

Karena skalanya sangat besar, akurasi data kependudukan akan menjadi faktor utama. Pemadanan NIK dengan informasi perbankan diperlukan agar tidak muncul rekening ganda yang tidak dibutuhkan atau penerima yang tercatat lebih dari satu kali.

Bukan Sekadar Saldo Rp50 Ribu

Rencana rekening massal warga RI pada akhirnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada pemberian saldo pembukaan Rp50 ribu.

Pemerintah ingin semakin banyak masyarakat terhubung dengan layanan keuangan formal dan sistem pembayaran digital. Rekening tersebut juga dirancang menjadi salah satu kanal untuk menjalankan berbagai program pemerintah secara lebih terintegrasi.

Meski demikian, publik masih perlu menunggu keputusan final mengenai siapa saja yang menjadi penerima serta berapa anggaran yang akhirnya digunakan.

Angka sekitar Rp11 triliun yang sebelumnya disebut pemerintah masih merupakan estimasi berdasarkan perkiraan cakupan lebih dari 200 juta masyarakat. Kementerian Keuangan telah menegaskan perhitungan final belum selesai.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung mengartikan program tersebut sebagai pembagian bantuan tunai Rp50 ribu kepada seluruh penduduk Indonesia.

Fokus kebijakannya adalah kepemilikan rekening dan perluasan inklusi keuangan. Saldo awal Rp50 ribu menjadi salah satu komponen dari skema yang hingga kini masih dimatangkan pemerintah sebelum diterapkan secara bertahap.